Masih Ada Warga Bandel, IDI: "Social Distancing" Harus Diawasi Aparat

Kompas.com - 26/03/2020, 10:44 WIB
Ketua IDI Daeng M Faqih di acara diskusi Wabah Corona, Apa dan Bagaimana di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIKetua IDI Daeng M Faqih di acara diskusi Wabah Corona, Apa dan Bagaimana di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, kebijakan social distancing yang diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus corona tidak bisa hanya sebatas menjadi imbauan.

Menurut dia, diperlukan ketegasan ekstra dari aparat keamanan TNI-Polri serta aparat pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga level yang paling bawah, yakni RT/RW, untuk mengawasi dan membubarkan setiap kegiatan kerumunan warga.

"Kita kan tidak ambil lockdown, tapi social distancing, karantina, itu sebaiknya tidak hanya diimbau. Tapi, ada yang mengawasi, ada yang memantau. Siapa yang memantau? Tidak bisa semuanya diserahkan ke petugas kesehatan," kata Daeng kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Infeksi Virus Corona Tanpa Gejala pada Anak Muda dan Pentingnya Social Distancing

Ia menambahkan, menerapkan denda kepada masyarakat yang tetap nekat berkumpul seperti halnya di negara lain, juga tidak akan membuat masyarakat jera untuk tidak berkumpul.

Sebab, ada kebiasaan masyarakat untuk mencuri kesempatan untuk dapat keluar rumah dengan memanfaatkan celah ketiadaan aparat pengawas.

Oleh karena itu, ia menegaskan, kebijakan social distancing harus diikuti dengan upaya pengawasan yang ketat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Stok Darah Menipis karena Social Distancing, PMI Jemput Bola Cari Donor

Aparat keamanan mulai dari Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat RT/RW harus lebih tegas dalam membubarkan warga yang kedapatan berkumpul untuk sementara waktu.

"Karena kalau diimbau saja, diarahkan ke kesadaran masyarakat, itu (keberhasilannya) rendah. Apalagi kalau masyarakat belum merasa sakit, dia keluar saja dari rumah karena tidak merasa sakit. Padahal, dia sumber penularan," kata dia.

Daeng pun mengingatkan, jika kebijakan ini tidak diterapkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan penyebaran virus corona kian masif.

Dalam dua hari terakhir saja, jumlah kasus positif baru telah mencapai angka di atas 100 kasus.

Baca juga: Polri: Ojek Online Juga Harus Terapkan Social Distancing Saat Tunggu Pesanan

"Kalau ini tidak ditekan, itu kasus berbondong-bondong ke rumah sakit. Rumah sakit kita terbatas kapasitasnya, tenaganya, ruanganya, alatnya, obatnya kan terbatas. Kalau itu berlimpah, tidak dibendung sumbernya itu, berat rumah sakit," ujar dia.

"Itu bermasalah nanti ke depan kayak di Jerman, di Italia, itu kebingungan petugas kesehatan karena (pasien) berlimpah," lanjut Daeng.

Untuk diketahui, saat ini jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 790 kasus per 25 Maret 2020. Ada penambahan 105 kasus positif baru dalam satu hari sejak Selasa (24/3/2020).

Dari 790 kasus, sebanyak 31 pasien sembuh dan 58 meninggal dunia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.