Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Susunan Kepengurusan Lengkap PAN Periode 2020-2025

Kompas.com - 25/03/2020, 19:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2020-2025.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, susunan kepengurusan DPP telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 2 Maret 2020.

"Sudah didaftar di Kumham pada tanggal 2, sudah terdaftar. Sudah sah pengurus," ujar Zulkifli Hasan melalui live streaming di akun resmi Facebook PAN, Rabu (25/3/2020).

"Seharusnya pada hari ini ada agenda penting, pelantikan kepengurusan sekaligus rakernas yang pertama kepengurusan yang baru," kata Zulkifli Hasan.

Baca juga: Zulkifli Hasan Rilis Kepengurusan PAN 2020-2025, Tak Ada Amien Rais

Zulkifli mengatakan, dalam kepengurusan DPP yang baru, Sutrisno Bachir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN dan Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jenderal PAN.

"Mas Tris sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Mas Totok sebagai ketua bendahara umum hasil kongres di Kendari lalu, sekjen saudara Eddy Soeparno, wakil ketua umum saudara asman abnur, Yandri Susanto wakil ketua umum," ujarnya.

Berikut daftar lengkap kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025 :

1. Dewan Kehormatan

Ketua Dewan Kehormatan: Soetristo Bachir

Sekretaris Dewan Kehormatan: Sunartoyo

2. Dewan Pakar

Ketua Dewan Pakar: Drajad H Wibowo

Sekretaris Dewan Pakar: M Najib

3. Mahkamah Partai

Ketua Mahkamah Partai: Ali Taher Parasong

4. Majelis Penasihat Partai

Ketua Majelis Penasihat Partai: Hatta Rajasa

Sekretaris Majelis Penasihat Partai: Tjatur Sapto Edy

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com