KILAS

Mendes PDTT Minta Kepala Desa Ubah Apbdes untuk Program Padat Karya Tunai dan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 24/03/2020, 18:02 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini.

Dua fokus tersebut, yakni program kegiatan yang bersifat padat karya tunai dan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Jadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah mengeluarkan edaran kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa terkait kebijakan itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Menteri yang akrab yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan, aturan main perubahan Apbdes dan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk dua hal tersebut telah secara detail tertuang pada surat edaran Mendes PDTT Nomor 8 tahun 2020.

Dia menerangkan, aturan ini diambil mengingat dampak terbesar atas merebaknya pandemi virus corona ada pada sisi ekonomi dan kesehatan.

Baca juga: Mendes PDTT: Dana Desa Bisa Dipakai untuk Pencegahan Covid-19

Untuk itu, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, katanya, dana desa akan digunakan buat fokus membantu menangani dua persoalan tersebut.

Dia juga menjelaskan, sebelum merebaknya covid-19, pengalokasian dana desa yang tertuang dalam APBDes mengikuti panduan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019.

Permendes tersebut menyebutkan, dana desa dapat dialokasikan untuk berbagai program kegiatan, seperti padat karya tunai, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun Posyandu, dan lainnya.

Namun, lanjut Gus Menteri, saat ini prioritas dana desa hanya digunakan untuk dua fokus utama, yakni padat karya tunai dan penanganan Virus Corona.

Baca juga: Mendes PDTT: Bangun Infrastruktur Desa dengan Sistem Padat Karya Tunai

“Nah, hari ini, desa yang sudah buat APBDes sesuai dengan petunjuk pada Permendes No 11 tahun 2019, itu harus mengubah,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X