Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nadiem: Pelaksanaan SNMPTN 2020 Tak Dibatalkan, Masih Dikaji

Kompas.com - 24/03/2020, 16:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di tengah wabah Covid-19 tidak dibatalkan namun masih dikaji.

Ia mengatakan, SNMPTN merupakan syarat masuk ke PTN yang mutlak sehingga tak dibatalkan pelaksanaannya.

"Mengenai SNMPTN yang sudah pasti itu adalah suatu requirement atau keharusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan juga jumlah angkanya (pesertanya) jauh lebih kecil daripada UN (Ujian Nasional)," ujar Nadiem melalui siaran konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: UTBK Ditunda, Pengumuman SNMPTN Tetap 8 April 2020

"Jadinya untuk ini, saat ini sedang kami kaji apakah ditunda atau tidak. Tapi tidak dibatalkan. Ini sudah pasti," lanjut dia.

Meskipun tetap dilaksanakan, Nadiem mengatakan pelaksanaan SNMPTN akan memperhatikan ketentuan yang harus dipatuhi di tengah wabah Covid-19.

Ia mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai untuk SNMPTN di tengah pandemi virus corona.

"Ini akan mengikuti standar daripada keamanan dan kesehatan penanganan bencana Covid-19 ini dengan berbagai macam prosedur dan SOP yag ketat walaupun dilakukan. Kami sedang mengkaji dari sisi timeline-nya. Apakah ditunda atau tidak kami akan kabarkan dalam waktu ke depan," lanjut dia.

Baca juga: Pengumuman SNMPTN 2020 Diundur, Ini Tanggalnya

Sebelumnya, pemerintah membatalkan pelaksanaan UN pada 2020 lantaran Covid-19 masih mewabah.

Nadiem menyatakan UN pada 2020 dibatalkan lantaran pemerintah mengedepankan kesehatan dan keamanan para siswa serta keluarga mereka di tengah wabah Covid-19.

"Kami telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kemendikbud, yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa kita. Dan tentunya juga keamanan keluarga mereka," kata Nadiem melalui sambungan konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Tak Hanya SNMPTN dan SBMPTN 2020, Ini Jalur Masuk UI serta Jadwal Pendaftaran

Ia menambahkan, akan berbahaya bagi para siswa dan keluarga mereka jika Ujian Nasional tetap dilaksanakan. Sebabnya akan terjadi penumpukan orang dalam jumlah banyak di satu tempat jika Ujian Nasional tetap diadakan.

Padahal, penumpukan orang dalam jumlah besar di satu tempat saat ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi menyebarnya virus corona di tengah masyarakat.

Apalagi, para siswa juga tinggal bersama anggota keluarga lain yang dimungkinkan berumur 60 tahun ke atas, dimana mereka rawan terinfeksi virus corona.

"Itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar. Bukan hanya bagi siswanya tetapi keluarga, kakek, nenek dari siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN," papar Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com