Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Berikan Solusi Terkait Ekonomi Masyarakat yang Terdampak Wabah Corona

Kompas.com - 23/03/2020, 23:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera memperbaiki sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona atau covid-19.

"Kami yakin dan percaya, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat yang mengelola keuangan negara pasti mampu, menemukan solusi jitu agar para driver ojek online, UMKM, maupun pekerja di sektor informal bisa terselamatkan periuk dapurnya di saat seperti ini," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Baca juga: MPR Minta KPK Awasi Penggunaan Dana Rp 27 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang profesinya bergantung pada upah harian, seperti pengemudi ojek online dan sektor UMKM.

Bambang mengatakan, mayoritas para pengemudi ojek online tetap bekerja di tengah wabah virus corona untuk mencari nafkah.

Selain itu, Bambang meminta semua elemen masyarakat membantu memerangi dan mencegah penyebaran virus corona.

Caranya yakni dengan mengikuti anjuran pemerintah terkait social distancing atau menjaga jarak fisik untuk mengurangi risiko penularan.

"Setidaknya, dimulai dengan diri sendiri dengan minimal tidak keluar rumah dan menjaga social distancing," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Jamin Ekonomi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 dengan Bantuan Sosial

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah akan menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

"Pemerintah juga menggerakkan semua daya untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak kehidupan sosial-ekonominya agar konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Minggu (22/3/2020).

Pemerintah menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak dengan menggencarkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, hingga Dana Desa.

Baca juga: UPDATE 23 Maret: 30 Pasien Sembuh dari Covid-19, 49 Kasus Meninggal

 

Selain itu pemerintah juga memperbanyak program Padat Karya Tunai dari kementerian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok.

Adapun agar roda perekonomian di dunia usaha dan masyakarat terus berputar, pemerintah membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Penjamin Simpanan.

Fadjroel menambahkan, pada intinya, pemerintah memfokuskan seluruh dumber daya negara untuk mengatasi wabah Covid-19 di Indonesia.

"Hal itu dibuktikan pulaa dengan merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 serta mendorong pencairan APBD pemerintah daerah serta anggaran kementerian dan lembaga sesegera mungkin," kata Fadjroel.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com