Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Sultra Salah Info soal WN China di Kendari, Ini Permintaan Komisi III

Kompas.com - 18/03/2020, 14:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengevaluasi jajaran Polda Sulawesi Tenggara.

Permintaan itu terkait kesalahan informasi yang disampaikan Kepala Polda Sulawesi Tenggara Brigjen (Pol) Merdisyam soal kedatangan warga negara China di Bandar Udara Haluoleo Kendari, beberapa waktu lalu.

"Misinformasi seperti ini jelas tidak dibutuhkan di tengah keseriusan pemerintah dalam menghadapi perang melawan penyebaran virus corona dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat," ujar Herman melalui keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

"Kapolri harus melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di Polda Sulawesi Tenggara," lanjut dia.

Baca juga: Ini Klarifikasi Kemenkumham soal Rombongan WN China di Bandara Kendari

Komisi III DPR RI sendiri menyoroti kedatangan tenaga kerja asal China ke Kendari.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat, seluruh WN China itu tidak dikarantina saat tiba di Indonesia.

Semestinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020, WN China itu menjalani karantina selama 14 hari terlebih dahulu untuk memastikan mereka tak terinfeksi Covid-19.

"Harus juga diingat bahwa pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menkumham Nomor 7 Tahun 2020 mewajibkan seluruh TKA (tenaga kerja asing) yang tiba di Indonesia menjalani karantina 14 hari," lanjut dia.

Komisi III DPR pun meminta pimpinan Polri berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di seluruh wilayah di Indonesia agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Baca juga: Penyebar Video TKA China Tiba di Bandara Haluole Kendari Dibebaskan

"Saya juga meminta Kapolri untuk segera membangun koordinasi dan sinergi yang baik dengan jajaran imigrasi pada Kementrian Hukum dan HAM di semua wilayah Republik Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 49 WN China tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020).

Video kedatangan WN China tersebut pun viral di media sosial.

Kapolda Sultra Brigjen (Pol) Merdisyam kemudian merespons video itu. Ia mengatakan puluhan WN China itu bukan tiba dari China, melainkan dari Jakarta lantaran usai mengurus perpanjangan visa.

Belakangan terungkap 49 TKA asal China itu memang baru datang ke Indonesia. Mereka berasal dari Provinsi Henan.

Mereka merupakan tenaga kerja asing yang akan bekerja di salah satu proyek pembangunan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Puluhan TKA dari China Tiba di Kendari, Gubernur Sultra: Jelas Kita Khawatir

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com