Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Informasi di SMS soal Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Christina Aryani meminta pemerintah meningkatkan kualitas informasi terkait penanganan pandemi virus corona yang disampaikan lewat layanan pesan singkat (SMS).

Pesan singkat itu dikirimkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Christina menyatakan, upaya keterbukaan informasi pemerintah itu perlu diapresiasi, tetapi masih perlu perbaikan.

"Beberapa hari terakhir masyarakat sudah mulai menerima pesan rutin melalui ponsel yang tentunya salah satu bentuk komunikasi yang baik, meski harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, benar, dan sesuai fakta," kata Christina, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Siapkan SMS Blasting ke Masyarakat, Isinya Mitigasi Penyebaran Corona

Selain itu, ia meminta pemerintah menambah laboratorium untuk melakukan uji spesimen virus corona.

Christina menilai ketersediaan laboratorium Balitbang Kemenkes dan 12 jejaring laboratorium pemeriksa belum cukup memadai.

Dia khawatir penanganan dan pencegahan virus corona tidak maksimal karena pemerintah terlambat mengetahui pasien terinfeksi.

Baca juga: Lakukan 5 Hal Ini Untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona

"Masih perlu untuk ditambah, terutama di daerah-daerah, karena wabah ini bukan tidak mungkin juga akan menyebar ke daerah-daerah lain. Pemerintah harus memastikan hasil pengetesan bisa diketahui dalam waktu singkat," ujar dia.

"Waktu tiga hari untuk mengetahui hasil tes menjadi terlalu lama di tengah ketidakpastian, karena sesorang dapat terus menyebarkan virus ditengah ketidaktahuannya. Ini sangat berbahaya," lanjut dia.

Christina pun berharap masyarakat saat ini meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran diri agar penyebaran virus corona tidak meluas.

Baca juga: Hadapi Dampak Corona, Pengusaha Minta Tambahan Stimulus

Imbauan pemerintah agar menghindari kerumunan massa dan berkegiatan di rumah harus dipatuhi.

"Masyarakat perlu bekerja sama dengan pemerintah agar wabah ini tidak makin meluas. Menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi penanganan warga terdampak. Sebaliknya masyarakat perlu secara aktif berperan dalam pencegahannya," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, juga menyoroti soal transparansi data mengenai penanganan virus corona dari pemerintah.

Ia mengakui bahwa pemerintah terkesan menutup-nutupi informasi demi menjaga situasi tetap kondusif.

Baca juga: Update Covid-19: 172 Positif, 9 Sembuh, dan 7 Orang Meninggal Dunia

Namun, menurutnya, sikap ketidakterbukaan pemerintah itu akhirnya menyulitkan masyarakat.

"Memang Pemerintah mungkin maunya menjaga situasi agar kondusif. Tapi dengan tidak transparan justru membuat masyarakat kepo dan tidak tenang," ujar Sukamta, Rabu (18/3/2020).

Hingga Selasa (17/3/2020), pemerintah mengonfirmasi jumlah pasien Covid-19 menjadi 172. Jumlah itu bertambah orang dari pengumuman terakhir pada Senin (16/3/2020) sore.

Selanjutnya, berdasarkan data pemerintah, kasus pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu tujuh orang dan sembuh sembilan orang.