LBH Masyarakat Desak Pemerintah Pusat Perbaiki Koordinasi dengan Daerah Terkait Penerapan Social Distancing

Kompas.com - 17/03/2020, 12:49 WIB
Ratusan orang calon penumpang mengantre untuk menaiki bus Trans Jakarta di Halte Puri Beta 2, Larangan, Tangerang, Banten, Senin (16/3/2020). Antrean panjang tersebut terjadi akibat adanya pengurangan jam operasional bus serta jumlah bus yang beroperasi yang tujuannya untuk pencegahan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/MAYRA IZZAHRatusan orang calon penumpang mengantre untuk menaiki bus Trans Jakarta di Halte Puri Beta 2, Larangan, Tangerang, Banten, Senin (16/3/2020). Antrean panjang tersebut terjadi akibat adanya pengurangan jam operasional bus serta jumlah bus yang beroperasi yang tujuannya untuk pencegahan penularan COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu berkoordinasi dengan baik dalam penerapan imbauan social distancing terkait penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Minimnya koordinasi nampak terlihat ketika terjadinya penumpukan penumpang bus Trans Jakarta, dan MRT pada Senin, (16/3/2020) di Jakarta.

"Kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara presiden dengan Gubernur Jakarta. Kami mendesak, di masa krisis di mana keselamatan rakyat menjadi taruhannya, para pemimpin menahan dan menunda segala jenis persaingan individual atau politik," ujar Ricky dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Cegah Corona, Risma Terapkan Social Distancing, Lockdown Bukan Pilihan

Ricky mengatakan, kebijakan social distancing sejauh ini belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan ketersediaan pelayanan rumah sakit.

Dalam pelbagai edaran, katanya, pemerintah memang telah mengumumkan sejumlah rumah sakit yang disiapkan untuk menangani pasien Covid-19.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal-hal yang sama sekali bertentangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sejumlah laporan membeberkan betapa buruknya pelayanan dan respon rumah sakit di Jakarta terhadap warga yang bermaksud memeriksakan diri," kata dia.

Baca juga: Risma Berlakukan Social Distancing di Surabaya, Jarak Duduk 1 Meter Saat Rapat

Dia mengatakan, belum optimalnya pelayanan rumah sakit menandakan bahwa rumah sakit belum siap menangani pasien.

"Buruknya respon rumah sakit menunjukkan betapa rumah sakit-rumah sakit itu sama sekali tidak siap menangani pasien terutama para pasien dari kalangan rakyat biasa," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penerapan layanan bus transjakarta yang hanya melayani 13 rute dengan headway 20 menit tampaknya tak berjalan mulus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.