Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Masyarakat Desak Pemerintah Pusat Perbaiki Koordinasi dengan Daerah Terkait Penerapan Social Distancing

Kompas.com - 17/03/2020, 12:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu berkoordinasi dengan baik dalam penerapan imbauan social distancing terkait penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Minimnya koordinasi nampak terlihat ketika terjadinya penumpukan penumpang bus Trans Jakarta, dan MRT pada Senin, (16/3/2020) di Jakarta.

"Kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara presiden dengan Gubernur Jakarta. Kami mendesak, di masa krisis di mana keselamatan rakyat menjadi taruhannya, para pemimpin menahan dan menunda segala jenis persaingan individual atau politik," ujar Ricky dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Cegah Corona, Risma Terapkan Social Distancing, Lockdown Bukan Pilihan

Ricky mengatakan, kebijakan social distancing sejauh ini belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan ketersediaan pelayanan rumah sakit.

Dalam pelbagai edaran, katanya, pemerintah memang telah mengumumkan sejumlah rumah sakit yang disiapkan untuk menangani pasien Covid-19.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal-hal yang sama sekali bertentangan.

"Sejumlah laporan membeberkan betapa buruknya pelayanan dan respon rumah sakit di Jakarta terhadap warga yang bermaksud memeriksakan diri," kata dia.

Baca juga: Risma Berlakukan Social Distancing di Surabaya, Jarak Duduk 1 Meter Saat Rapat

Dia mengatakan, belum optimalnya pelayanan rumah sakit menandakan bahwa rumah sakit belum siap menangani pasien.

"Buruknya respon rumah sakit menunjukkan betapa rumah sakit-rumah sakit itu sama sekali tidak siap menangani pasien terutama para pasien dari kalangan rakyat biasa," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penerapan layanan bus transjakarta yang hanya melayani 13 rute dengan headway 20 menit tampaknya tak berjalan mulus.

Layanan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang pembatasan angkutan umum di DKI Jakarta guna mencegah potensi penularan Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2.

Baca juga: Trending #DiRumahAjaDulu dan Mengapa Social Distancing Bisa Tekan Penularan Virus Corona?

Penumpukan justru terjadi di sejumlah halte, salah satunya di Halte Mangga Besar.

Seorang pengguna transjakarta, Lia Muspiroh, mengatakan, penumpang yang mengantre di Halte Mangga Besar menumpuk.

Padahal, saat belum ada pembatasan, halte ini kerap lengang.

"Desakan banget sih enggak, tapi dalam busnya desakan. Sebagian juga nunggu bus berikutnya karena sudah enggak muat, yang padahal bus berikutnya juga penuh," ucap Lia saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com