Kompas.com - 16/03/2020, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak menutup kemungkinan DPR menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Dasco mengatakan, langkah tersebut bisa dilakukan demi kebaikan bersama agar terhindar dari penyebaran virus corona.

"Karena pembahasan dari RUU omnibus law ini akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat. Sehingga rentan terjadi penularan virus atau hal-hal lain yang tidak diinginkan," kata Dasco ketika dihubungi wartawan, Senin (16/3/2020).

Baca juga: PKS dan Demokrat Belum Punya Sikap soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Dasco mengatakan, sampai saat ini DPR belum menentukan jadwal pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut.

Namun, ia memastikan, setelah masa reses DPR pada 23 Maret 2020 DPR akan membahas RUU sapu jagat tersebut.

"Apakah pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dibahas secara tatap muka atau virtual," ujar dia.

Dasco mengatakan, dalam tata pelaksanaannya, ketika pemerintah menyerahkan draf RUU, maka pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan.

Kemudian, draf RUU tersebut dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya dibacakan pada rapat Paripurna.

Baca juga: Airlangga-Zulkifli Bahas Omnibus Law Cipta Kerja, Sepakat Segera Dibahas dan Diselesaikan

"Selanjutnya adalah rapat paripurna digelar untuk mengumumkam RUU tersebut. Lalu DPR menunjuk komisi yang bertugas membahas draf RUU itu bersama perwakilan pemerintah," pungkasnya.

Adapun, bola pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja kini berada di tangan DPR.

Setelah pemerintah menyerahkan draf dan surat presiden omnibus law RUU Cipta Kerja ke DPR, pembahasan RUU tersebut belum dimulai. Bahkan, penolakan demi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja terus bergulir.

Penolakan datang khususnya dari para pekerja. Mereka menilai RUU Cipta Kerja meminggirkan kepentingan mereka dan mengutamakan kepentingan pengusaha atau pemilik modal.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menargetkan pembahasan RUU Cipta Kerja dapat rampung dalam 100 hari kerja.

Baca juga: Bertemu Pimpinan Parpol-parpol, Airlangga Ingin Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR Mulus

Presiden Jokowi mengatakan akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.