Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Gerak Cepat Lawan Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 10:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


BAK cendawan di musim hujan. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang yang positif terjangkit virus Corona pada Senin (2/3/2020) lalu, jumlah pasien yang terjangkit virus ini terus bertambah.

Hingga Minggu (15/3/2020), jumlah pasien yang positif terjangkit virus Corona di Indonesia sudah mencapai 117 kasus.

Tak dapat dipungkiri, kondisi ini membuat publik semakin jeri dengan virus ini.
Apalagi, salah satu pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona adalah Budi Karya Sumadi, salah satu menteri di Kabinet Jokowi.

Menteri Perhubungan dua periode ini dinyatakan terjangkit virus Corona dengan nomor identitas Pasien 76.

Informasi ini membuat masyarakat makin was was. Pasalnya, jika pejabat setingkat menteri saja bisa kena, bagaimana dengan warga biasa.

Ramai -ramai liburkan sekolah

Seiring meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit virus Corona serta sebarannya yang makin meluas, sejumlah pemerintah daerah berinisiatif meliburkan sekolah.

DKI Jakarta misalnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan meliburkan seluruh sekolah di Ibu Kota selama dua pekan ke depan, terhitung sejak Senin (16/3/2020).

Anies meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh atau di rumah. Tak hanya itu, Anies juga menutup destinasi wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus Corona di Jakarta.

Langkah DKI Jakarta meliburkan sekolah diikuti sejumlah Pemerintah Daerah. Sebut saja Pemkot Depok, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Solo dan sejumlah wilayah lain.

Tak hanya meliburkan sekolah, sejumlah kepala daerah juga menerbitkan edaran yang meminta jajaran di bawahnya mengurangi aktivitas di kerumunan dan membatalkan perjalanan dinas.

Alasan mereka sama, berikhtiar mencegah menyebarnya virus Corona yang semakin menggila.

Lamban dan tak transparan

Sejumlah kalangan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani virus asal Wuhan, China ini.

Selain itu, pemerintah juga dianggap menganut premis yang sama sekali keliru. Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitenya terkesan meremehkan seakan-akan Indonesia imun terhadap serangan virus ini.

Hal ini membuat pemerintah terlihat gagap dan kelimpungan saat virus ini benar-benar datang dan menyerang.

Kegagapan ini terlihat dari sejumlah kesalahan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga tampak lemah.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran virus Corona.

Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai dampak virus ini terhadap pasien serta lokasi-lokasi penularannya.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan negara lain yang sama-sama sedang memerangi virus ini.

Pemerintah Korea Selatan, misalnya, mereka secara berkala menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus. Ini dilakukan agar publik tak panik, lebih waspada dan juga hati-hati.

Bekerja dan beribadah di rumah

Setelah dihujani banyak kritik, pemerintah mulai bebenah.

Pemerintah menetapkan penyebaran virus Corona sebagai bencana nasional non-alam.

Selain itu, Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Presiden Jokowi secara khusus juga meminta agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Masyarakat diminta bekerja dan beribadah di rumah.

Menurut Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan virus Corona bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Selain itu, Jokowi juga meminta semua orang untuk mulai bekerja sama dan saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

Namun, apakah hal itu cukup guna menangkal penyebaran virus Corona yang semakin merajalela.

Jika belum cukup, lantas apa saja yang mesti dilakukan pemerintah guna mengatasi dan melawan virus ini?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (16/3/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com