Banyak 'Imported Case', DPR Minta Pintu Masuk Indonesia Diperketat

Kompas.com - 12/03/2020, 15:02 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pintu masuk ke Indonesia diperketat.

Hal ini disampaikan Azis menyusul sejumlah kasus virus corona di Indonesia merupakan imported case atau tertular virus corona saat melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Ya tentu harus ditingkatkan, pertama di border gate yang menjadi favorit seperti di Bali, Jogja kemudian Jakarta, Batam, sehingga tidak terjadi lagi penetrasi melalui border-border gate yang akan masuk melalui penyebar virus itu," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 Bertambah 7 Orang, Seluruhnya Imported Case

Azis juga memprediksi agenda besar di Indonesia akan dibatalkan menyusul penyebaran virus corona.

Namun, mengenai Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020, Azis memastikan sejauh ini tetap digelar di Papua.

Azis mengatakan, penundaan perhelatan tersebut tergantung keputusan pemerintah.

"Itu (PON) kewenangan ada di pemerintah, tentu dengan berdasarkan sumber daripada penelitian-penelitian. Kalau yang sifatnya di bulan ini atau bulan depan rata-rata ditunda," ujar dia.

Baca juga: Negatif Corona, 1 Pasien dalam Pengawasan di RSPI Sulianti Saroso Dipulangkan

Lebih lanjut, Azis meminta, masyarakat tidak panik dalam menghadapi penyebaran virus corona dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

"Jangan panik dalam menghadapi apapun, apalagi dalam hal ini virus corona, kita bisa mengambil langkah seperti membersihkan diri baik itu tangan dan lain-lain, dan membersihkan lingkungan," pungkasnya.

Pada Selasa (10/3/2020), Pasien positif Covid-19 yang terpapar virus corona dari luar negeri atau imported case bertambah menjadi 12 orang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X