YLKI Dorong Jokowi Terbitkan Perpres Baru soal Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 11/03/2020, 12:47 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan presiden untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ( MA).

" Perpres pengganti itu penting untuk menjamin kepastian hukum karena BPJS Kesehatan itu menyatakan akan tetap menggunakan Perpres yang lama bila pemerintah belum mengubah atau mengeluarkan perpres baru," kata Tulus sebagaimana dikutip Antara, Rabu (11/3/2020).

Putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tidak serta merta membuat BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran peserta di kemudian hari.

Baca juga: YLKI Minta BPJS Kesehatan Tak Turunkan Kualitas Pelayanan Pasien

Dengan kata lain, kenaikan iuran tetap akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan.

Oleh sebab itu, agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan serta berdampak pada pelayanan kepada pasien, pemerintah harus cepat segera menindaklanjuti putusan MA tersebut dengan mengeluarkan regulasi.

Tulus juga khawatir putusan MA itu akan membuat BPJS Kesehatan mengurangi layanan kepada pasien bila tidak ada tindak lanjut yang segera dari pemerintah.

"YLKI khawatir pembatalan itu berdampak terhadap reduksi pelayanan kepada pasien. Kalau yang direduksi hanya layanan nonmedis, masih lebih baik. Kalau yang direduksi layanan medis, bisa membahayakan pasien," tuturnya.

Diberitakan, MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.

Baca juga: Pasca-putusan MA, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah

Permohonan uji materi itu diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.



Sumber Antara
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Pesan Erick Thohir kepada Ahok: Jaga Kekompakan Pertamina

Nasional
100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

Nasional
Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari  Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Nasional
Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X