Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marak Aksi KKB, Bagaimana Jaminan Keamanan PON dan Pilkada 2020 Papua?

Kompas.com - 11/03/2020, 07:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menjamin keamanan pelaksanaan PON maupun Pilkada 2020 Papua kendati Kelompok Kriminal Bersenja (KKB) terus melancarkan rentetan teror.

"Tadi rapat untuk itu (pengamanan), menjamin keamanan PON, menjamin keamanan Pilkada dan seterusnya, sudah," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Mahfud mengatakan skema pengamanan PON dan Pilkada masuk dalam pembahasan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Pembangunan Papua Akan Lebih Terintegrasi, Tak Terkesan TNI-Polri Tangani Sendiri

Di mana rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Kemudian disusul Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Asintel Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Andjar Wiratma, Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, dan Sekrerataris Jenderal Kementerian Sosial.

Sementara itu, pihaknya belum mengetahui gangguan keamanan yang dilakukan KKB di Distrik Tembagapura apakah merembet ke kawasan Freeport.

"Enggak tahu saya, belum bicara dengan Direktur Freeport. Saya belum tahu kalau ganggu atau tidak," katanya.

Baca juga: Mahfud Sebut Draf Lanjutan Inpres soal Pembangunan Papua Rampung

Diberitakan sebelumnya, arus pengungsian warga yang sebelumnya tinggal di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, terus bertambah.

"Perlu diketahui bahwa total warga masyarakat yang telah diturunkan ke Timika dari Distrik Tembagapura sejak 6-9 Maret 2020 sebanyak 1.572 jiwa," ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, melalui rilis, Senin (9/3/2020).

Pada 6 Maret 2020, dari Desa Waa Banti, total 258 jiwa, yang terdiri dari 122 dewasa dan 136 anak–anak diungsikan ke Timika.

Lalu, pada 7 Maret 2020, total 702 jiwa warga dari Desa Kimbeli dan Kali Kabur. Dari jumlah tersebut, 536 jiwa merupakan orang dewasa dan 166 anak–anak.

Baca juga: Marak Aksi KKB, Polri Tak Tambah Personel di Papua

Kemudian, pada hari berikutnya, Minggu (8/3/20202), 612 jiwa warga dari Desa Banti dan sekitarnya diungsikan.

Dari total tersebut, 518 jiwa merupakan orang dewasa dan 94 anak–anak.

Waterpauw menyampaikan bahwa mereka tidak mengungsi tapi mereka pergi dari tempat tinggal mereka karena takut ada kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menggangu mereka.

"Mereka punya pengalaman beberapa tahun yang lalu terutama kaum perempuan dan anak–anak, mereka mengalami kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com