Pemerintah Butuh 100 Pegawai untuk Ditempatkan di 10 PLBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah membutuhkan 100 pegawai untuk ditempatkan di 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu.

"Tahun ini Kementerian PUPR membangun PLBN lagi, Insya Allah akan diserahkan ke BNPP akhir tahun. Ini kami umumkan sekarang karena kita butuh pegawai 100 orang yang akan ditempatkan di PLBN," ujar Suharjar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/3/2020).

Pegawai yang akan ditempatkan untuk bertugas di PLBN itu akan direkrut dari berbagai kementerian, termasuk alumni Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Kita mungkin akan merekrut kawan-kawan dari Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya, kami juga membuka kesempatan kepada generasi muda yang punya cita-cita untuk membangun negeri di manapun berada untuk bertugas, banyak alumni IPDN yang kita tempatkan di sana," terang Suhajar.

Baca juga: Bangun Kawasan Perbatasan, Kementerian PUPR Prioritaskan 11 PLBN

Dia menambahkan, 100 pegawai tersebut akan bertugas di 10 PLBN bersama dengan lembaga negara lain.

"Pegawai yang akan ditempatkan di PLBN nanti akan bertugas bersama Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, untuk mengelola lalu lintas barang dan orang di perbatasan," kata dia.

Diketahui, 10 PLBN tersebut kini tengah dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan 10 PLBN tersebut akan selsai pada akhir tahun 2020.

Adapun 10 PLBN tersebut adalah PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Sei Pancang Sebatik, Kalimantan Timur.

Baca juga: Pembangunan PLBN Oepoli Terkendala Tapal Batas, Pemerintah Akan Lobi Timor Leste

Kemudian PLBN Long Midang dan Labang di Kabupaten Nunukan dan Long Nawang di Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara, Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan 11 PLBN telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 10 PLBN tersebut akan selesai pada akhir Desember mendatang, kecuali PLBN Oepoli yang masih menunggu kesepakatan batas negara antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dengan Menlu Timor Leste.