Pemerintah Butuh 100 Pegawai untuk Ditempatkan di 10 PLBN

Kompas.com - 09/03/2020, 18:24 WIB
Kementerian PUPR prioritaskan pembangunan 11 PLBN Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRKementerian PUPR prioritaskan pembangunan 11 PLBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah membutuhkan 100 pegawai untuk ditempatkan di 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu.

"Tahun ini Kementerian PUPR membangun PLBN lagi, Insya Allah akan diserahkan ke BNPP akhir tahun. Ini kami umumkan sekarang karena kita butuh pegawai 100 orang yang akan ditempatkan di PLBN," ujar Suharjar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/3/2020).

Pegawai yang akan ditempatkan untuk bertugas di PLBN itu akan direkrut dari berbagai kementerian, termasuk alumni Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Kita mungkin akan merekrut kawan-kawan dari Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya, kami juga membuka kesempatan kepada generasi muda yang punya cita-cita untuk membangun negeri di manapun berada untuk bertugas, banyak alumni IPDN yang kita tempatkan di sana," terang Suhajar.

Baca juga: Bangun Kawasan Perbatasan, Kementerian PUPR Prioritaskan 11 PLBN

Dia menambahkan, 100 pegawai tersebut akan bertugas di 10 PLBN bersama dengan lembaga negara lain.

"Pegawai yang akan ditempatkan di PLBN nanti akan bertugas bersama Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, untuk mengelola lalu lintas barang dan orang di perbatasan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, 10 PLBN tersebut kini tengah dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan 10 PLBN tersebut akan selsai pada akhir tahun 2020.

Adapun 10 PLBN tersebut adalah PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Sei Pancang Sebatik, Kalimantan Timur.

Baca juga: Pembangunan PLBN Oepoli Terkendala Tapal Batas, Pemerintah Akan Lobi Timor Leste

Kemudian PLBN Long Midang dan Labang di Kabupaten Nunukan dan Long Nawang di Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara, Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan 11 PLBN telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 10 PLBN tersebut akan selesai pada akhir Desember mendatang, kecuali PLBN Oepoli yang masih menunggu kesepakatan batas negara antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dengan Menlu Timor Leste.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Nasional
Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Nasional
Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

Nasional
Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Nasional
Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.