JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan melakukan perundingan dengan Pemerintah Timor Leste guna menentukan kesepakatan tapal batas di perbatasan kedua negara tersebut.
Hal itu dilakukan guna melaksanakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
"Masih menunggu kesepakatan batas antara Menlu kita dengan Timor Leste," ujar Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 PLBN Rampung Akhir 2020
Basuki mengatakan, nantinya akan perundingan dari kedua negara guna menentukan titik batas.
Hanya saja, pihaknya tak memaparkan kapan waktu perundingan antar kedua negara digelar.
Basuki menegaskan, kendala yang dihadapi dalam pembangunan PLBN Oepoli hanya sebatas kesepakatan tapal batas.
"Kesepakatan, kaya patok-patoknya itu," ungkap Basuki.
Baca juga: PLBN Motaain, Destinasi Wisata Baru di Perbatasan Indonesia
Sementara itu, pihaknya diminta untuk melakukan evaluasi terkait tujuh PLBN yang sudah selesai dibangun pada 2019.
Evaluasi itu dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PLBN tersebut.
"Mengevaluasi supaya maksimal pemanfaatannya seperti apa, rumah-rumah dinasnya, terutama pasarnya, tadi sudah dilaporkan (ke Mahfud MD)," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, rincian 11 PLBN pada 2020 sebagai berikut:
1. PLBN Terpadu Sota, Kabupaten Merauke, Papua
Anggaran: Rp 114,1 miliar
Waktu pelaksanaan: Maret-Desember 2019.
Jumlah penduduk: 3.272 jiwa
Jumlah pelintas: 70 orang per minggu
Baca juga: Bangun 11 PLBN, Pemerintah Kucurkan Rp 1,7 Triliun
2. PLBN Terpadu Sarasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Anggaran 2020: Rp 31,4 miliar
Rencana lelang: Mei 2020
Multiyears contract (MYC) 2020-2022: 191,1 miliar
Jumlah penduduk: 5.117 jiwa (2017)
Jumlah pelintas: 330 orang per minggu
3. PLBN Terpadu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
Anggaran 2020: Rp 89,3 miliar
Rencana kontrak: Maret 2020
Ikut
