Pembangunan PLBN Oepoli Terkendala Tapal Batas, Pemerintah Akan Lobi Timor Leste

Kompas.com - 19/02/2020, 16:46 WIB
Patung Presiden Soekarno dipasang di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste. Sigiranus Marutho Bere/Kompas.comPatung Presiden Soekarno dipasang di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan melakukan perundingan dengan Pemerintah Timor Leste guna menentukan kesepakatan tapal batas di perbatasan kedua negara tersebut.

Hal itu dilakukan guna melaksanakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Masih menunggu kesepakatan batas antara Menlu kita dengan Timor Leste," ujar Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 PLBN Rampung Akhir 2020

Basuki mengatakan, nantinya akan perundingan dari kedua negara guna menentukan titik batas.

Hanya saja, pihaknya tak memaparkan kapan waktu perundingan antar kedua negara digelar.

Basuki menegaskan, kendala yang dihadapi dalam pembangunan PLBN Oepoli hanya sebatas kesepakatan tapal batas.

"Kesepakatan, kaya patok-patoknya itu," ungkap Basuki.

Baca juga: PLBN Motaain, Destinasi Wisata Baru di Perbatasan Indonesia

Sementara itu, pihaknya diminta untuk melakukan evaluasi terkait tujuh PLBN yang sudah selesai dibangun pada 2019.

Evaluasi itu dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PLBN tersebut.

"Mengevaluasi supaya maksimal pemanfaatannya seperti apa, rumah-rumah dinasnya, terutama pasarnya, tadi sudah dilaporkan (ke Mahfud MD)," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, rincian 11 PLBN pada 2020 sebagai berikut:

1. PLBN Terpadu Sota, Kabupaten Merauke, Papua

Anggaran: Rp 114,1 miliar

Waktu pelaksanaan: Maret-Desember 2019.

Jumlah penduduk: 3.272 jiwa

Jumlah pelintas: 70 orang per minggu

Baca juga: Bangun 11 PLBN, Pemerintah Kucurkan Rp 1,7 Triliun

2. PLBN Terpadu Sarasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau

Anggaran 2020: Rp 31,4 miliar

Rencana lelang: Mei 2020

Multiyears contract (MYC) 2020-2022: 191,1 miliar

Jumlah penduduk: 5.117 jiwa (2017)

Jumlah pelintas: 330 orang per minggu

3. PLBN Terpadu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Anggaran 2020: Rp 89,3 miliar

Rencana kontrak: Maret 2020

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X