Pembangunan PLBN Oepoli Terkendala Tapal Batas, Pemerintah Akan Lobi Timor Leste

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan melakukan perundingan dengan Pemerintah Timor Leste guna menentukan kesepakatan tapal batas di perbatasan kedua negara tersebut.

Hal itu dilakukan guna melaksanakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Masih menunggu kesepakatan batas antara Menlu kita dengan Timor Leste," ujar Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 PLBN Rampung Akhir 2020

Basuki mengatakan, nantinya akan perundingan dari kedua negara guna menentukan titik batas.

Hanya saja, pihaknya tak memaparkan kapan waktu perundingan antar kedua negara digelar.

Basuki menegaskan, kendala yang dihadapi dalam pembangunan PLBN Oepoli hanya sebatas kesepakatan tapal batas.

"Kesepakatan, kaya patok-patoknya itu," ungkap Basuki.

Baca juga: PLBN Motaain, Destinasi Wisata Baru di Perbatasan Indonesia

Sementara itu, pihaknya diminta untuk melakukan evaluasi terkait tujuh PLBN yang sudah selesai dibangun pada 2019.

Evaluasi itu dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PLBN tersebut.

"Mengevaluasi supaya maksimal pemanfaatannya seperti apa, rumah-rumah dinasnya, terutama pasarnya, tadi sudah dilaporkan (ke Mahfud MD)," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, rincian 11 PLBN pada 2020 sebagai berikut:

1. PLBN Terpadu Sota, Kabupaten Merauke, Papua

Anggaran: Rp 114,1 miliar

Waktu pelaksanaan: Maret-Desember 2019.

Jumlah penduduk: 3.272 jiwa

Jumlah pelintas: 70 orang per minggu

Baca juga: Bangun 11 PLBN, Pemerintah Kucurkan Rp 1,7 Triliun

2. PLBN Terpadu Sarasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau

Anggaran 2020: Rp 31,4 miliar

Rencana lelang: Mei 2020

Multiyears contract (MYC) 2020-2022: 191,1 miliar

Jumlah penduduk: 5.117 jiwa (2017)

Jumlah pelintas: 330 orang per minggu

3. PLBN Terpadu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Anggaran 2020: Rp 89,3 miliar

Rencana kontrak: Maret 2020

MYC 2019-2021: Rp 240,1 miliar