Menurut Mahfud MD, Polisi yang Jual Masker Sitaan Tidak Langgar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai, polisi yang menjual masker hasil sitaan tidak melanggar hukum.

Hanya saja, menurut Mahfud, harus dilihat dulu latar belakang tindakan polisi saat melakukan penjualan tersebut.

"Menurut saya sih enggak (tidak melanggar hukum), tapi lihat motif dulu," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).

Dia menjelaskan, jika polisi menjual barang yang disita harus dilihat motifnya.

"Pertama, actus reus (perbuatan yang melanggar pidana) sudah ada, yakni menjual. Tapi, mens rea (sikap batin) apa niatnya? Kalau niatnya menolong orang yang butuh ya boleh saja, " kata Mahfud MD.

Baca juga: Polisi Bongkar Jaringan Penimbun Masker di Pontianak, Dijual Rp 300.000 via Medsos

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan, jika uang hasil penjualan tidak dipakai secara pribadi maka penjualan tetap diperbolehkan.

"Masyarkat butuh, asal uang tidak dimakan sendiri kan boleh. Misal saya menyita dari si A yang dia menjual Rp 100.000, lalu polisi cuma menjual Rp 20.000, ya kasih saja," ucap Mahfud.

"Yang penting dipertanggungjawabkan dan yang penting masyarakat yang butuh supaya dilayani," kata dia.

Baca juga: Oknum PNS Penimbun Masker di Makassar Dinonaktifkan dan Dicabut Fasiltasnya

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara menjual masker sitaan milik tersangka kasus penimbunan masker dengan harga normal kepada masyarakat.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menyebut tindakannya itu merupakan sebuah diskresi dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

"Kewenangan diskresi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yakni kami akan melakukan sesuatu yang mungkin agak melanggar, tapi demi kepentingan umum masyarakat yang lebih besar," ujar Budhi di kantornya, Kamis (5/3/2020).