Efektifkan Tol Laut, Pemerintah Bakal Perbanyak Industri di Indonesia Timur

Kompas.com - 06/03/2020, 09:25 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Humas Kemenko Maritim dan InvestasiMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperbanyak jumlah industri di Indonesia Timur untuk mengefektifkan keberadaan tol laut.

Caranya ialah dengan memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance bagi investor yang membuka industri baru di sana.

Hal itu merupakan keputusan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Tol laut, kita lakukan evaluasi lima tahun terakhir ini mengenai manfaat dari tol laut. Dirasakan banyak manfaatnya. Trayeknya akan ditambah jadi 26. Kedua akan diberikan tax allowance dan tax holiday lebih panjang kepada industri yang dibangun di Indonesia Timur," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai rapat.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan Indonesia Timur, sehingga bisa jangan terlalu banyak dari Jawa diangkut ke sana lagi karena cost (lebih besar)," lanjut dia.

Baca juga: Infrastruktur Tuntas, Morotai Siap Jadi Pusat Logistik Indonesia Timur

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan tax allowance dan tax holiday agar mengurangi biaya distribusi barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya pusat-pusat industri baru di Indonesia Timur, Presiden berharap harga barang di sana menjadi lebih murah kareba biaya distribusi terpangkas.

"Tahun ini subsidi untuk itu dikeluarkan kira-kira Rp 400 miliar untuk memberikan subsidi tadi. Kemudian subsidi ini tidak hanya dari port ke port tapi juga sampai ke penerima," ujar Luhut.

"Keempat, nanti yang menjadi agen melakukan distribusi barang ini tidak hanya satu, tetap paling tidak dua-tiga sehingga tidak ada monopoli untuk satu perusahaan," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.