Salin Artikel

Efektifkan Tol Laut, Pemerintah Bakal Perbanyak Industri di Indonesia Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperbanyak jumlah industri di Indonesia Timur untuk mengefektifkan keberadaan tol laut.

Caranya ialah dengan memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance bagi investor yang membuka industri baru di sana.

Hal itu merupakan keputusan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Tol laut, kita lakukan evaluasi lima tahun terakhir ini mengenai manfaat dari tol laut. Dirasakan banyak manfaatnya. Trayeknya akan ditambah jadi 26. Kedua akan diberikan tax allowance dan tax holiday lebih panjang kepada industri yang dibangun di Indonesia Timur," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai rapat.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan Indonesia Timur, sehingga bisa jangan terlalu banyak dari Jawa diangkut ke sana lagi karena cost (lebih besar)," lanjut dia.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan tax allowance dan tax holiday agar mengurangi biaya distribusi barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur.

Dengan adanya pusat-pusat industri baru di Indonesia Timur, Presiden berharap harga barang di sana menjadi lebih murah kareba biaya distribusi terpangkas.

"Tahun ini subsidi untuk itu dikeluarkan kira-kira Rp 400 miliar untuk memberikan subsidi tadi. Kemudian subsidi ini tidak hanya dari port ke port tapi juga sampai ke penerima," ujar Luhut.

"Keempat, nanti yang menjadi agen melakukan distribusi barang ini tidak hanya satu, tetap paling tidak dua-tiga sehingga tidak ada monopoli untuk satu perusahaan," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/09251581/efektifkan-tol-laut-pemerintah-bakal-perbanyak-industri-di-indonesia-timur

Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke