Imbas Wabah Corona, Pemerintah Sulit Beli Alat Pertandingan PON 2020

Kompas.com - 05/03/2020, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Merebaknya Covid-19 membuat pemerintah kesulitan membeli peralatan pertandingan baru untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020 ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sebagai salah satu solusi, penggunaan alat pertandingan eks Asian Games 2018 pun akan dimanfaatkan.

"Kita tahu bahwa pengadaan peralatan baru agak sulit terutama yang impor, sehubungan dengan adanya musibah Covid-19," ujar Muhadjir usai rapat koordinasi tingkat menteri untuk persiapan PON di Kantor Kemenko PMK, Kamis (5/3/2020).

Selain itu, kata dia, pemanfaatan peralatan pertandingan eks Asian Games juga bisa dilakukan agar pembiayaan PON lebih hemat.

Baca juga: Soal Gangguan KKB Jelang PON di Papua, Mahfud MD: Sudah Diatasi

Muhadjir mengatakan, perizinan dan pemanfaatan alat-alat pertandingan eks Asian Games 2018 itu akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terutama Bea Cukai.

"Peralatan pertandingan eks Asian Games untuk segera dicek kembali dan dimanfaatkan yang pengecekannya akan dilakukan oleh Kemenpora dan PBPON," kata dia.

Adapun peralatan pertandingan untuk 26 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di PON 2020 harus disediakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) paling lambat bulan Juli mendatang.

Baca juga: Kapolda Papua Sebut Ada Indikasi KKB Ingin Gagalkan PON

Seluruh peralatan itu, kata Muhadjir, harus sudah sampai di venue masing-masing.

Sementara itu 11 cabor lainnya yang merupakan tanggung jawab PBPON akan segera dilaksanakan lelang mulai minggu ini selama 10 hari.

Pelaksanaan PON XX sendiri akan digelar di Papua pada 20 Oktober hingga 2 November.

Penyelenggaraan PON sendiri akan digelar Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.