Cegah Wabah Corona, Indonesia Larang Pendatang dari Korsel, Iran, dan Italia

Kompas.com - 05/03/2020, 14:45 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuk ke Indonesia terhadap pendatang dari China daratan atau yang sudah berada di China daratan selama 14 hari dan melarang perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke China serta menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuk ke Indonesia terhadap pendatang dari China daratan atau yang sudah berada di China daratan selama 14 hari dan melarang perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke China serta menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melarang seluruh kedatangan, baik yang tiba maupun transit, dari Iran, Italia, dan Korea Selatan. Hal ini dilakukan menyusul perkembangan kasus penyebaran virus corona atau Covid-19 di ketiga negara tersebut.

Meski demikian, larangan tersebut hanya berlaku bagi kedatangan yang berasal dari kota tertentu di negara tersebut. Selain itu, penerapan kebijakan ini hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi.

"Indonesia terus memantau laporan perkembangan virus Covid-19 di dunia yang dikeluarkan oleh WHO. Sesuai laporan terkini WHO, saat ini terdapat kenaikan signifikan kasus Covid di luar Tiongkok, terutama di tiga negara yaitu Iran, Italia, dan Korea Selatan," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Korean Air Batalkan Penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta akibat Corona

"Oleh karena itu, demi kebaikan semua, untuk sementara waktu, Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang atau travelers dari ketiga negara tersebut. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu tanggal 8 Maret pukul 00.00 WIB," imbuh dia.

Ia menjelaskan, larangan masuk atau transit ke Indonesia berlaku bagi pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk Iran, larangan berlaku bagi yang tiba dari Teheran, Qom, dan Gilan.

Sementara untuk Italia, larangan berlaku bagi mereka yang datang dari Lombardi, Vento, Emilia Romagna, Marche, dan Piedmont.

Baca juga: Hampir Sebulan Penerbangan China Ditutup, Bandara Soetta Kehilangan 90.000 Penumpang

Adapun larangan bagi kedatangan dari Korea Selatan berlaku untuk yang berasal dari Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do.

Retno menambahkan, pendatang yang tiba dari ketiga wilayah itu harus melengkapi diri dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara.

"Surat keterangan tersebut harus valid (masih berlaku) dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat check-in. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang atau travelers tersebut akan ditolak untuk masuk atau transit di Indonesia," ujar Retno.

Baca juga: Kemenlu Tingkatkan Status Perjalanan ke Singapura ke Level Kuning

Selain itu, ia menambahkan, mereka juga diwajibkan mengisi Health Alert Card atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelum mendarat.

Kartu tersebut memuat sejumlah pertanyaan mengenai riwayat perjalanan.

"Apabila dari riwayat perjalanan, yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang kami sebut tadi, maka yang bersangkutan akan ditolak masuk atau transit di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, bagi warga negara Indonesia yang telah melakukan perjalanan ke tiga negara tersebut, terutama dari wilayah yang telah disebutkan, akan dilakukan pemeriksaan tambahan di bandara kedatangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X