Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Ulama Turut Serta Berantas Stunting

Kompas.com - 05/03/2020, 14:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para ulama turut serta memberantas stunting.

Pemberantasan stunting atau pertumbuhan yang tidak normal pada anak menjadi salah satu program prioritas pemerintah.Baca juga: Klaim Punya Penangkal Virus Corona, Wagub: Masyarakat NTT Lebih Takut Kemiskinan dan Stunting

Hal tersebut diperlukan agar sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan dapat menjadi SDM yang sehat dan unggul.

"Karena itu, sejak awal menghilangkan stunting. Stunting ini jadi tidak unggul, maka para ulama harus berantas stunting ini," ujar Ma'ruf dalam sambutannya saat peresmian gedung baru Institut Ilmu Alquran di Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis (5/3/2020).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan SDM unggul, terutama dalam rangka menyongsong era revolusi 4.0.

Ma'ruf mengatakan, SDM unggul yang dimaksud adalah orang-orang saleh baik secara spritual maupun sosial kemasyarakatan.

Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga mereka menjadi SDM sehat, cerdas, produktif, memiliki daya saing, dan semangat tinggi, wawasan kebangsaan serta akhlak mulia.

"Orang-orang soleh harus kita ciptakan, karena itu kami ingin nanti menghasilkan tenaga yang betul-betul sehat," kata dia.

Baca juga: Tekan Angka Stunting Nasional, Wapres Minta Warga Tak Menikah Dini

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menegaskan, target pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 bukan perkara mudah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

"Target itu sangat emosional, 14 persen dari 27 persen itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com