Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/03/2020, 14:04 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung menyusun Kode Etik KPK yang baru yang akan berlaku bagi para Pimpinan dan Pegawai KPK.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, kode etik yang baru itu tidak banyak berbeda dengan kode etik yang berlaku sebelumnya.

"Tidak banyak berbedanya ya, panjang kalau dijelaskan. Kita sudah perkenalkan ke seluruh pegawai, nanti akan buat dalam bentuk peraturan, kalau peraturan itu harus ada peraturan komisi nanti pimpinan yang tanda tangan," kata Tumpak di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).

 

Baca juga: Staf Menkumham: Dewas KPK Tak Bertentangan dengan Hukum Antikorupsi

Tumpak menuturkan, salah satu perubahan dalam kode etik itu adalah ditambahkannya nilai sinergitas yang didasari pada perubahan Undang-Undang KPK.

Delapan nilai sinergi dalam Kode Etik KPK itu di antaranya saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.

"Dalam undang-undang itu dijelaskan tegas bahwa KPK harus melalukan kerja smaa yang baik, bersinergi, koordinasi, dan supervisi secara baik bahkan di situ ada juga jointpoint operation," ujar Tumpak.

Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan, pimpinan KPK dan Dewan Pengawas juga telah menyepakati kode etik yang mengatur penegakan Kode Etik KPK serta kode etik yang mengatur pemeriksaan dan persidangan terhadap pelanggaran kode etik.

"Sekarang prosesnya adalah mengajukan draf atau rancantan kode etik Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai KPK ke (Kementerian) Kumham. Nanti kalau sudah diundangkan maka tentu kita akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh," kata Firli.

Di samping itu, dikutip dari situs resmi KPK, Tumpak memaparkan tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK.

Pertama, Dewan Pengawas KPK telah menyusun dan menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK.

Baca juga: Di Sidang MK, Busyro Nilai Tak Tepat Dewas KPK Punya Kewenangan Pro Justitia

Kedua, Dewan Pengawas KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Ketiga, Dewan Pengawas KPK juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai.

Adapun menyusun Kode Etik KPK merupakan bagian dari tugas Dewan Pengawas, yang tercantum dalam Pasal 37B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yaitu menyusun dan menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih Pilih Ketemu Golkar Ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Lebih Pilih Ketemu Golkar Ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Nasional
Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Nasional
Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib 'Reshuffle' Rabu Pon ?

Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib "Reshuffle" Rabu Pon ?

Nasional
Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Nasional
Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasional
Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Nasional
Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.