Pemerintah Evaluasi Efektivitas Subsidi Listrik, Gas Elpiji, hingga Pupuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan subsidi barang.

Pemerintah akan melihat lagi apakah subsidi yang diberikan selama ini efektif dalam membantu masyarakat miskin atau tidak.

Ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan tema pengentasan kemiskinan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"Presiden meminta kami untuk untuk melihat kembali jenis-jenis bantuan sosial yang bersifat subsidi barang. Subsidi listrik, subsidi pupuk, (gas) elpiji, dan sebagainya," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat.

Baca juga: Subsidi Listrik Turun, Menkeu Sebut Ada Penajaman Pelanggan 900 VA

Menurut Juliari, evaluasi ini dilakukan karena anggaran yang dialokasikan APBN ke bantuan-bantuan atau subsidi barang tersebut sangat besar.

"Malah jauh lebih lebih besar dibandingkan bantuan-bantuan sosial yang berupa cash," kata dia.

Namun, saat ditanya apakah evaluasi ini akan berujung pada pencabutan subsidi dan kenaikan harga, Juliari membantah.

Politisi PDI-P ini menyebut, belum ada pembicaraan untuk mencabut subsidi yang akan berujung pada kenaikan harga.

"Tidak ada (rencana menaikkan harga). Saya kira itu tidak dibahas. Hanya melihat efektivitasnya sudah sejauh mana. Ini kan tentunya sebagai kabinet, sebagai pemerintahan, tentunya memang wajib untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Jangan Buru-buru Cabut Subsidi Listrik Pelanggan 900 VA

Selain evaluasi subsidi barang, menurut Juliari, Presiden meminta bantuan sosial kepada masyarakat miskin difokuskan kepada tiga program, yakni program keluarga harapan, sembako murah, dan Kartu Indonesia Pintar.

Presiden juga meminta jajarannya untuk memutakhirkan lagi data masyarakat miskin agar lebih akurat.