Kompas.com - 02/03/2020, 08:22 WIB
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio ketika ditemui usai sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPengamat kebijakan publik, Agus Pambagio ketika ditemui usai sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah perlu membeberkan langkah konkret penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona di Tanah Air.

"Sekarang kita ingin dengar, apa langkah pemerintah ketika kita terkena penyakit itu, mau ke mana kita, apa yang harus kita lakukan," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

Menurut Agus, pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas soal penanganan virus tersebut.

Saat ini, ia tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih pada sektor ekonomi.

Agus menuturkan, hal itu tak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat serta bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

Namun, ia mengatakan, pemerintah perlu membeberkan strategi penanganan terlebih dahulu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah itu, kata Agus, pemerintah dapat mengungkapkan strategi dalam mengatasi masalah ekonomi akibat mewabahnya virus corona.

"Kemudian kan sekarang industri tidak bisa memproduksi barang karena lebih dari 50 persen kan impor dan impornya dari China, terus bagaimana kan tidak berproduksi pabrik, kan orang enggak kerja, itu diapakan? Jadi informasi itu harus disampaikan," kata Agus.

Baca juga: Pemerintah Diminta Merespon Dunia Internasional yang Ragukan Indonesia Bebas Corona

Begitu pula di sektor pariwisata. Agus menilai bahwa kebijakan membayar influencer kurang tepat karena tak memiliki tolok ukur yang jelas.

Diketahui, pemerintah menggelontorkan Rp 72 miliar untuk jasa influencer demi meningkatkan sektor pariwisata yang lesu karena virus corona.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.