Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Kompas.com - 25/02/2020, 22:16 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah rapat audiensi dengan korban first travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaWakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah rapat audiensi dengan korban first travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan, korban First Travel dapat menggugat negara untuk diberangkatkan umrah.

"Setelah ada keputusan hukum yang menyita seluruh aset First Travel, kami melihatnya ada kemungkinan untuk digugat, negara yang digugat ya, negara digugat supaya pemerintah bertanggung jawab dari sitaan itu untuk memberangkatkan," kata Marwan setelah rapat audiensi dengan korban First Travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Cukup atau tidak itu nanti urusan pemerintah," kata dia lagi.

Baca juga: Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Untuk mengajukan gugatan tersebut, Marwan menyarankan tim hukum korban First Travel untuk bergabung dan mengambil satu kata sepakat.

Menurut marwan, gugatan ini diperlukan karena kesimpulan terakhir di persidangan adalah menyita aset First Travel tanpa ada keterangan bahwa para korban akan diberangkatkan.

"Mestinya dari disita, dan pemerintah akan memberangkatkan, itu bisa kita kejar, keputusan itu tidak ada, karena itu, menurut saya masih bisa digugat pemerintah," kata Marwan.

Adapun Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel.

Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.

Baca juga: Cegah Kasus First Travel Terulang, Agen Travel Umrah Diwajibkan Setor Jaminan Rp 200 Juta

Dalam pertemuan dengan korban First Travel, Marwan juga berjanji akan membicarakan masalah ini dengan pihak Kementerian Agama sehingga ada solusi bagi para korban. 

"Kita mencari solusi saja, nanti kita damaikan saja, kita bicara dengan pemerintah, ya dengan Kementerian Agama, kira-kira caranya bagaimana," ucap Marwan. 

"Umpamanya ada orang kaya yang mau memberangkatkan, ada mekanismenya. Umpamanya dari pemerintah sekian ditambah dari jemaah sekian lagi itu akan kita bicarakan bisa enggak," kata dia. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X