Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR: Masalah Drainase jadi Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini

Kompas.com - 25/02/2020, 18:12 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai masalah drainase menjadi penyebab utama banjir di sejumlah wilayah di Jakarta pada hari ini. Sebab, tak ada sungai yang meluap.

"Tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di manggarai dan karet, yang lainnya masih (siaga) 4 dan 3," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Untuk kesimpulannya, memang drainasenya. Yang bikin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," sambungnya.

Baca juga: Jakarta Banjir, BMKG Sebut Curah Hujan Tertinggi di Kemayoran

Basuki mengaku Kementerian PUPR juga sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah banjir. Misalnya dengan turut menyediakan pompa di sejumlah titik seperti di Ancol dan Kali Sentiong.

Kementerian PUPR juga sudah berupaya memperbaiki sistem drainase di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti di Kemayoran.

"Kalau di Kemayoran kita sudah review drainase sistemnya termasuk kita besarkan embung Kemayoran. Makanya sekarang underpass sedikit berkurang, 2,4 meter kan tebalnya, karena sebagian sudah masuk ke embung Kemayoran, kemudian kita pompa," kata dia.

Baca juga: Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Saya

 

Menurut dia, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir ini. Ia menegaskan masalah banjir di Ibu kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Hal yang terpenting, pemerintah pusat dan provinsi bisa saling bekerjasama secara efektif.

"Komitmen kami jangan ada duplikasi, pompa mana saja datang duluan. Karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja, tapi kondisi darurat banjir kita bersama," ujar Basuki.

"Saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com