Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati Jemput WNI di Diamond Princess, Menkes: Taruhannya Besar!

Kompas.com - 24/02/2020, 11:51 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus merumuskan langkah untuk menjemput 74 warga negara Indonesia (WNI) di kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang.

Pemerintah ingin memastikan langkah penjemputan tersebut tidak menyebabkan terjadinya penyebaran virus Corona (Covid-19) di tanah air.

"Pemerintah menjaga yang 260 juta (masyarakat) ini tetap bisa survive sembari kita melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan masyarakat kita yang ada di Jepang," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

"Tidak boleh sekedar kita dipengaruhi oleh sebuah keputusan yang gegabah, tidak boleh. Taruhannya besar sekali. Jadi saya minta juga para media ikut membantu supaya kita green zone," lanjut dia.

Baca juga: Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Apalagi sampai saat ini Indonesia masih bebas dari virus Corona yang pertama kali muncul di Wuhan, China itu.

Sementara, sudah terdapat empat WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang terinfeksi virus Covid-19.

Menurut Terawan, saat ini pemerintah RI dan Jepang masih terus bernegosiasi mengenai dengan cara apa WNI dijemput. Apakah dengan kapal atau pesawat.

Pemerintah juga masih memikirkan langkah penanganan di dalam negeri setelah mereka dipulangkan.

"Harus butuh negosiasi yang detail, yang baik, sehingga apa yang kita lakukan sampai kita diketawain dunia di kemudian hari," kata dia.

Terawan pun mencontohkan sejumlah negara yang sudah buru-buru menjemput warganya dari China, misalnya Amerika Serikat dan Australia.

Menurut Terawan, wabah virus corona merebak di negara itu karena pemerintahnya terburu-buru memulangkan warganya.

Baca juga: Penumpang Diamond Princess Positif Virus Corona Saat Keluar, Metode Karantina Jepang Dipertanyakan

"Contoh sekarang, apa negara yang keburu-buru ngambil, coba, Australia itu kan dari negatif jadi positif kan. Kita mau seperti itu? Amerika sama juga kan? Masak mau ngikutin yang seperti itu?," kata dia.

Menurut dia, Indonesia sangat hati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan badan kesehatan dunia.

Pemerintah tak hanya mengambil keputusan berdasarkan keinginan WNI di kapal Diamond Princess.

"Tapi harus prosedur dan tata caranya jangan mengikuti apa yang mereka inginkan, hanya sekedar secepatnya saja. Kalau cara semau sendiri, bisa membentuk episentrum (penularan virus) baru. Enggak boleh," sambung Terawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com