Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Sebut Presiden Belum Tentukan Mekanisme Evakuasi 74 WNI ABK Diamond Princess

Kompas.com - 21/02/2020, 16:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, mekanisme evakuasi 74 WNI anak buah kapal (ABK) Diamond Princess di Yokohama, Jepang nanti belum ditentukan.

Diberitakan sebelumnya, 74 WNI tersebut dinyatakan bebas dari virus corona setelah dikarantina di kapal tersebut bersama ribuan penumpang lainnya.

"Tapi kalau mekanismenya, ada yang menunggu tidak terpapar di bawa ke satu daerah yang dibawa seperti kemarin (WNI dari Hubei) atau dikarantina di rumah sakit kapal selama 14 hari, Presiden belum menentukan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: 15 Persen Penumpangnya Terjangkit, Kapal Diamond Princess Jadi Epicentrum Baru COVID-19

Salah satu opsi yang akan digunakan untuk evakuasi adalah dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI AL.

Selain itu, opsi lainnya adalah membawa mereka pulang dengan pesawat seperti halnya 238 orang WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China lalu.

Nantinya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentukan bagaimana mekanisme evakuasi terhadap 74 WNI ABK itu.

"Tapi kalau yang 4 sudah terpapar, Presiden sudah menginstruksikan kedutaaan besar di Tokyo untuk memantau, mengawasi, sampai sembuh," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Dampingi 4 WNI yang Terjangkit Corona di Kapal Diamond Princess

Pasalnya, kata dia, sesuai aturan WHO, mereka yang sudah positif terpapar virus corona tidak boleh keluar dari wilayahnya berada.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan rencana evakuasi 74 WNI di kapal Diamond Princess yang berada di erairan Yokohama, Jepang.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang terkait proses evakuasi tersebut.

"Iya, sekarang ini yang 74 itu masih di dalam kapal dan lagi kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang," ujar Jokowi saat ditanya soal kemungkinan memulangkan WNI itu di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Selesai Karantina, Berikut Kronologi Kasus Corona di Diamond Princess

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan, pihaknya mengeluarkan dua opsi untuk dapat mengevakuasi para WNI tersebut.

"Pemerintah punya komitmen kuat untuk mengevakuasi mereka sesegera mungkin. Ada beberapa pilihan opsi dan opsinya masih akan kami konsultasikan kepada Presiden, nanti akan menunggu keputusan Presiden," ujar Muhadjir usai rapat di Kantor Kementerian PMK, Kamis (20/2/2020).

Adapun opsi-opsi yang telah disimpulkan bersama adalah penjemputan dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Suharso milik TNI AU serta penjemputan melalui udara.

Namun, opsi-opsi tersebut belum dapat didetailkan karena pihaknya harus menunggu persetujuan. maupun petunjuk dari Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com