Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2020, 17:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

PELALAWAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merasa heran dengan pihak yang menilai perekonomian Indonesia terus-terusan menurun. Menurut Jokowi, saat ini perekonomian Indonesia cukup baik.

Buktinya, kata Jokowi, saat ini Gross Domestic Product (GDP) Indonesia berada di peringkat 16 dunia.

Jokowi menambahkan, bila dilihat dari power purchasing parity (PPP) Indonesia bahkan berada di peringkat tujuh.

Baca juga: Apa itu Gross Domestic Product (GDP)?

"Indonesia sekarang GDP nominal kalau dihitung kita berada di ranking 16. Kalau dihitung (GDP berdasarkan PPP) itu kita sudah berada di ranking 7 dunia. Ini masih banyak yang tidak mengerti, masih mengeluh namanya kufur nikmat itu," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di PT Asia Pacific Rayon, Pelalawan, Riau, Jumat (21/2/2020).

"Sudah diberi kenikmatan oleh Allah sebegitu gedenya tapi tidak disyukuri. Marilah kita syukuri diberikan apapun oleh Yang Maha Kuasa," lanjut Presiden.

Ia mengatakan, kenyataan tersebut menggambarkan Indonesia tak kalah dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Baca juga: Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Karenanya, Jokowi meminta semua pihak untuk memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Saya titip Menperin jangan sampai industri garmen kalah dari Vietnam. Kita sudah punya bahan baku sendiri sekarang dari sini. Karena persaingan kita ini sekarang persaiangan antarnegara bukan antarkabupaten, bukan antarprovinsi, bukan antarperusahaan," ujar Jokowi.

"Sekarang negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang kaya mengalahkan negara yang miskin. Bukan negara besar mengalahkan yang kecil. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com