Salin Artikel

Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat!

Buktinya, kata Jokowi, saat ini Gross Domestic Product (GDP) Indonesia berada di peringkat 16 dunia.

Jokowi menambahkan, bila dilihat dari power purchasing parity (PPP) Indonesia bahkan berada di peringkat tujuh.

"Indonesia sekarang GDP nominal kalau dihitung kita berada di ranking 16. Kalau dihitung (GDP berdasarkan PPP) itu kita sudah berada di ranking 7 dunia. Ini masih banyak yang tidak mengerti, masih mengeluh namanya kufur nikmat itu," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di PT Asia Pacific Rayon, Pelalawan, Riau, Jumat (21/2/2020).

"Sudah diberi kenikmatan oleh Allah sebegitu gedenya tapi tidak disyukuri. Marilah kita syukuri diberikan apapun oleh Yang Maha Kuasa," lanjut Presiden.

Ia mengatakan, kenyataan tersebut menggambarkan Indonesia tak kalah dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Karenanya, Jokowi meminta semua pihak untuk memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Saya titip Menperin jangan sampai industri garmen kalah dari Vietnam. Kita sudah punya bahan baku sendiri sekarang dari sini. Karena persaingan kita ini sekarang persaiangan antarnegara bukan antarkabupaten, bukan antarprovinsi, bukan antarperusahaan," ujar Jokowi.

"Sekarang negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang kaya mengalahkan negara yang miskin. Bukan negara besar mengalahkan yang kecil. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/17471821/jokowi-gdp-kita-peringkat-16-dunia-masih-mengeluh-jangan-kufur-nikmat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Nasional
Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Nasional
UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Nasional
Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Nasional
MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.