Ma'ruf Sebut Presiden Belum Tentukan Mekanisme Evakuasi 74 WNI ABK Diamond Princess

Kompas.com - 21/02/2020, 16:51 WIB
Para penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang dinyatakan tidak negatif virus corona keluar setelah menjalani karantina, di Terminal Daikoku Pier Cruise di Yokohama, Jepang, Rabu (19/2/2020). Setidaknya 500 penumpang diizinkan keluar setelah dikarantina selama 14 hari, menyusul kabar terdapat 542 penularan positif corona di dalam kapal tersebut. AFP/CHARLY TRIBALLEAUPara penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang dinyatakan tidak negatif virus corona keluar setelah menjalani karantina, di Terminal Daikoku Pier Cruise di Yokohama, Jepang, Rabu (19/2/2020). Setidaknya 500 penumpang diizinkan keluar setelah dikarantina selama 14 hari, menyusul kabar terdapat 542 penularan positif corona di dalam kapal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, mekanisme evakuasi 74 WNI anak buah kapal (ABK) Diamond Princess di Yokohama, Jepang nanti belum ditentukan.

Diberitakan sebelumnya, 74 WNI tersebut dinyatakan bebas dari virus corona setelah dikarantina di kapal tersebut bersama ribuan penumpang lainnya.

"Tapi kalau mekanismenya, ada yang menunggu tidak terpapar di bawa ke satu daerah yang dibawa seperti kemarin (WNI dari Hubei) atau dikarantina di rumah sakit kapal selama 14 hari, Presiden belum menentukan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: 15 Persen Penumpangnya Terjangkit, Kapal Diamond Princess Jadi Epicentrum Baru COVID-19

Salah satu opsi yang akan digunakan untuk evakuasi adalah dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI AL.

Selain itu, opsi lainnya adalah membawa mereka pulang dengan pesawat seperti halnya 238 orang WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China lalu.

Nantinya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentukan bagaimana mekanisme evakuasi terhadap 74 WNI ABK itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi kalau yang 4 sudah terpapar, Presiden sudah menginstruksikan kedutaaan besar di Tokyo untuk memantau, mengawasi, sampai sembuh," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Dampingi 4 WNI yang Terjangkit Corona di Kapal Diamond Princess

Pasalnya, kata dia, sesuai aturan WHO, mereka yang sudah positif terpapar virus corona tidak boleh keluar dari wilayahnya berada.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan rencana evakuasi 74 WNI di kapal Diamond Princess yang berada di erairan Yokohama, Jepang.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang terkait proses evakuasi tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X