Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Sebut Presiden Belum Tentukan Mekanisme Evakuasi 74 WNI ABK Diamond Princess

Kompas.com - 21/02/2020, 16:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, mekanisme evakuasi 74 WNI anak buah kapal (ABK) Diamond Princess di Yokohama, Jepang nanti belum ditentukan.

Diberitakan sebelumnya, 74 WNI tersebut dinyatakan bebas dari virus corona setelah dikarantina di kapal tersebut bersama ribuan penumpang lainnya.

"Tapi kalau mekanismenya, ada yang menunggu tidak terpapar di bawa ke satu daerah yang dibawa seperti kemarin (WNI dari Hubei) atau dikarantina di rumah sakit kapal selama 14 hari, Presiden belum menentukan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: 15 Persen Penumpangnya Terjangkit, Kapal Diamond Princess Jadi Epicentrum Baru COVID-19

Salah satu opsi yang akan digunakan untuk evakuasi adalah dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI AL.

Selain itu, opsi lainnya adalah membawa mereka pulang dengan pesawat seperti halnya 238 orang WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China lalu.

Nantinya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentukan bagaimana mekanisme evakuasi terhadap 74 WNI ABK itu.

"Tapi kalau yang 4 sudah terpapar, Presiden sudah menginstruksikan kedutaaan besar di Tokyo untuk memantau, mengawasi, sampai sembuh," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Dampingi 4 WNI yang Terjangkit Corona di Kapal Diamond Princess

Pasalnya, kata dia, sesuai aturan WHO, mereka yang sudah positif terpapar virus corona tidak boleh keluar dari wilayahnya berada.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan rencana evakuasi 74 WNI di kapal Diamond Princess yang berada di erairan Yokohama, Jepang.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang terkait proses evakuasi tersebut.

"Iya, sekarang ini yang 74 itu masih di dalam kapal dan lagi kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang," ujar Jokowi saat ditanya soal kemungkinan memulangkan WNI itu di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Selesai Karantina, Berikut Kronologi Kasus Corona di Diamond Princess

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan, pihaknya mengeluarkan dua opsi untuk dapat mengevakuasi para WNI tersebut.

"Pemerintah punya komitmen kuat untuk mengevakuasi mereka sesegera mungkin. Ada beberapa pilihan opsi dan opsinya masih akan kami konsultasikan kepada Presiden, nanti akan menunggu keputusan Presiden," ujar Muhadjir usai rapat di Kantor Kementerian PMK, Kamis (20/2/2020).

Adapun opsi-opsi yang telah disimpulkan bersama adalah penjemputan dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Suharso milik TNI AU serta penjemputan melalui udara.

Namun, opsi-opsi tersebut belum dapat didetailkan karena pihaknya harus menunggu persetujuan. maupun petunjuk dari Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com