Tim Gabungan Temukan Data Tidak Sinkron soal Harun Masiku, KPK: Itu Urusan Mereka

Kompas.com - 20/02/2020, 16:38 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata tidak mau ambil pusing dengan temuan tim gabungan bentukan Kementerian Hukum dan HAM terkait data kedatangan Harun Masiku yang tidak sinkron.

"Itu kan mekanisme di sana, kan sedang dilakukan apa, audit ya di (Kementerian) Kumham, dari hasil audit kan temuannya itu, kan itu kan untuk urusan internal mereka," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).

Alex enggan berspekulasi terkait dugaan perintangan penyidikan yang terjadi akibat ketidaksinkronan data tersebut ataupun adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini.

Baca juga: KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Alex juga memaklumi bila petugas Imigrasi yang mencatat kedatangan Harun Masiku tidak segera melapor soal kedatangan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR itu.

"Kan dia enggak mengerti, misalnya nih, apakah Harun Masiku itu beperkara atau tidak, kan enggak mengerti pada saat kejadian itu. Harus dilihat perkara itu secara keseluruhan," ujar Alex.

Kendati demikian, Alex berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan perbaikan menyusul kasus ketidaksinkronan data ini.

"Itu utusan urusan internal di Kumham dan saya pikir itu juga akan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan di Kumham. Kan enggak hanya Harun Masiku yang enggak termonitor. Ada berapa, 120.000," kata Alexander Marwata.

Baca juga: KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Alex pun menegaskan, KPK tetap serius memburu Harun Masiku meskipun belum membuahkan hasil hingga hari ini.

"Belum ada progres yang disampaikan ke pimpinan, mungkin penyidik sudah ada titik mana yang harus dimonitor namun itu belum terinformasikan ke pimpinan," kata Alex lagi.

Diberitakan sebelumnya, tim gabungan bentukan Kemenkumham menyebut informasi kepulangan Harun lambat diketahui karena data yang tidak sinkron antara data di konter PC Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta dan server Pusat Data Keimigrasian.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X