Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Kompas.com - 18/02/2020, 20:35 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan bakal membentuk tim hubungan masyarakat (humas).

Tim humas tersebut bertugas untuk merilis pernyataan kepada pers.

"Saya akan membentuk humas. Saya mulai menahan diri kalau ada press release akan diedit dulu oleh tim," kata Yudian dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: BPIP Berencana Gunakan YouTube hingga TikTok untuk Sosialisasi Pancasila

Ia mengaku berterima kasih atas saran dari anggota Komisi II DPR Johan Budi kepada dirinya. Yudian memastikan tak akan lagi berbicara secara langsung kepada media.

"Saya sudah mulai tidak bicara di depan publik seperti saran pada hari ini," ujar dia.

"Pribadi saya sudah tidak akan di depan lembaga. Ini saya sampaikan dengan tegas," kata Yudian.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Johan Budi meminta Yudian tidak lagi berbicara secara langsung kepada media.

Menurut Johan, banyak kerugian yang ditimbulkan jika Yudian memberikan pernyataan kepada media.

"Saya menyarankan Pak Yudian fokus saja kepada tugas kepala BPIP dan tidak lagi bicara dengan media. Karena kalau bicara dengan media, lebih banyak mudaratnya," kata Johan dalam rapat.

Ia meminta Yudian menunjuk juru bicara yang bisa mewakili dalam memberikan pernyataan pers.

Baca juga: Anggota DPR Johan Budi Minta Kepala BPIP Stop Bicara kepada Media

"Bapak wakilkan saja. Tadi kan bapak mengakui, bahwa karena terbiasa dengan dunia kampus, sehingga bicara dengan media memang harus lebih memahami soal konteks," tutur Johan.

Saran dari Johan itu berkaitan dengan pernyataan Yudian di salah satu media.

Ucapan Yudian memancing polemik setelah dia berbicara soal hubungan agama dan Pancasila di media tersebut. Di situ ditulis Yudian menyebut agama jadi musuh terbesar Pancasila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com