Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Kompas.com - 18/02/2020, 20:35 WIB
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat tersebut membahas program kerja BPIP. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat tersebut membahas program kerja BPIP. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan bakal membentuk tim hubungan masyarakat (humas).

Tim humas tersebut bertugas untuk merilis pernyataan kepada pers.

"Saya akan membentuk humas. Saya mulai menahan diri kalau ada press release akan diedit dulu oleh tim," kata Yudian dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: BPIP Berencana Gunakan YouTube hingga TikTok untuk Sosialisasi Pancasila

Ia mengaku berterima kasih atas saran dari anggota Komisi II DPR Johan Budi kepada dirinya. Yudian memastikan tak akan lagi berbicara secara langsung kepada media.

"Saya sudah mulai tidak bicara di depan publik seperti saran pada hari ini," ujar dia.

"Pribadi saya sudah tidak akan di depan lembaga. Ini saya sampaikan dengan tegas," kata Yudian.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Johan Budi meminta Yudian tidak lagi berbicara secara langsung kepada media.

Menurut Johan, banyak kerugian yang ditimbulkan jika Yudian memberikan pernyataan kepada media.

"Saya menyarankan Pak Yudian fokus saja kepada tugas kepala BPIP dan tidak lagi bicara dengan media. Karena kalau bicara dengan media, lebih banyak mudaratnya," kata Johan dalam rapat.

Ia meminta Yudian menunjuk juru bicara yang bisa mewakili dalam memberikan pernyataan pers.

Baca juga: Anggota DPR Johan Budi Minta Kepala BPIP Stop Bicara kepada Media

"Bapak wakilkan saja. Tadi kan bapak mengakui, bahwa karena terbiasa dengan dunia kampus, sehingga bicara dengan media memang harus lebih memahami soal konteks," tutur Johan.

Saran dari Johan itu berkaitan dengan pernyataan Yudian di salah satu media.

Ucapan Yudian memancing polemik setelah dia berbicara soal hubungan agama dan Pancasila di media tersebut. Di situ ditulis Yudian menyebut agama jadi musuh terbesar Pancasila.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X