Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/02/2020, 19:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar mengatakan, pihaknya meminta pemerintah melakukan asesmen secara detail sebelum memulangkan anak-anak dari WNI terduga teroris.

Dia menyarankan asesmen dilakukan di luar negeri dan dalam negeri.

"Saya menekankan untuk dilakukan asesmen secara detail, bukan hanya di sini tapi juga mulai dari sana dan ketika tiba di Indonesia pun jangan selesai satu tahap ya. Harus berkelanjutan," ujar Nahar di Kantor Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Pulangkan Anak-anak Eks ISIS, Yenny Wahid: Sudah Siap Tampung Mereka?

Menurut Nahar, pihaknya sudah sering mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati soal pemulangan anak-anak WNI terduga teroris pelintas batas.

Sebab, meski ada dasar hukumnya di UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, akan tetapi dasar hukum itu menurut dia tidak berlaku tunggal.

"Jadi UU itu enggak hanya satu. Ada UU tentang terorisme, UU keamanan negara, dan sebagainya sehingga bisa diteliti betul, rasa keadilan harus dipertimbangkan betul dan kita tunggu sikap pemerintah," ucap Nahar.

Dia mengatakan, Kemen PPPA belum menerima data mengenai anak-anak dari terduga eks teroris di luar negeri. 

Kemen PPPA juga belum melakukan pendataan terkait jumlah mereka.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Pemulangan WNI Eks ISIS

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan berbagai negara lain ke Indonesia.

Namun, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (foreign terorist fighter) dan terduga eks ISIS ke Indonesia.

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orang tuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud menjawab, pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada ortunya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Yenny Wahid Ungkap Dilema Pemulangan Anak-anak Eks Kombatan ISIS

Ketika ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS, Mahfud mengatakan, pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia mengatakan pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Nasional
Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Nasional
Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Nasional
Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan 'Amicus Curiae' ke PN Jakarta Selatan

Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan "Amicus Curiae" ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Nasional
Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Nasional
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

Nasional
Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Nasional
Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Nasional
Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.