Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPIP dan KPK Kerja Sama Bumikan Pancasila

Kompas.com - 17/02/2020, 19:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, kerja sama itu dilakukan melalui kerja sama jangka pendek dan kerja sama jangka panjang.

"Kerja sama itu kira-kira akan, satu, longterm, itu namanya ke pendidikan. Tapi yang short term kira-kira yang segera mendesak kita kerjakan ini adalah sosialiasi atau kampanye tentang pembumian pancasila ke dalam kehidupan," kata Yudian di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).

Baca juga: BPIP Nilai Generasi Milenial Terputus dari Penanaman Pancasila

Yudian mengatakan, kelompok milenial menjadi sasaran utama dalam sosialisasi dan kampanye pembumian Pancasila itu.

Oleh karena itu, kampanye akan dilakukan dengan menggelar perlombaan film pendek, pertunjukan musik, turnamen olahraga, hingga kuliner.

"Jadi enggak ada perintah seperti indoktrinasi, dari film pendek itu misalnya akan tergambar, oh perbuatan jujur tuh seperti ini, yang perbuatan tidak jujur akibatnya seperti ini," ujar Yudian.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK siap membantu BPIP membumikan nilai Pancasila lewat pendidikan karena KPK sebelumnya juga telah memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

"KPK sekarang sudah strateginya lewat insersi, nanti dengan BPIP kita formulasikan seperti apa dia masuk di matakuliah atau mata pelajaran yang keliatan jelas nilai-nilainya," kata Pahala.

Staf Khusus BPIP Romo Benny Susetyo menambahkan, BPIP juga memilih kerja sama dengan KPK karena KPK dinilai mempunyai nilai kejujuran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

"Kerja sama ini kita ingin bagaimana nilai-nilai hidup bersih, hidup jujur, integritas, 9 nilai KPK itu juga bagian aplikasi Pancasila," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com