Kuasa Hukum Sebut Wahyu Setiawan Kembalikan Uang Suap ke KPK

Kompas.com - 14/02/2020, 20:07 WIB
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATTersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan disebut mengembalikan uang suap senilai 15.000 Dollar Singapura yang diterimanya dari Agustiani Tio Fridellina ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Kuasa hukum Wahyu, Toni Akbar Hasibuan menyerahkan bukti transfer pengembalian uang tersebut ke KPK pada Jumat (15/2/2020) sore tadi.

"Tadi Mas Wahyu menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima di 17 Desember, itu 15.000 Dolar Singapura yang dikonversi menjadi sekitar Rp 154 juta," kata Toni di Gedung Merah Putih KPK, Jumat sore.

Baca juga: Skandal Wahyu Setiawan dan Harun Masiku: Demi Kursi Senayan, Mengguncang Integritas

Toni mengatakan, pengembalian ini menunjukkan bahwa kliennya baru menerima 15.000 Dollar Singapura dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu yang menjerat Wahyu.

Menurut Toni, Wahyu sebetulnya sempat menolak pemberian uang itu dari Tio pada pertemuan di Mal Pejaten Village pada 17 Desember 2019 lalu.

"Tapi dipaksa terus suruh ambil akhirnya Pak WS bilang, ya sudah saya ambil tapi saya pinjam, begitu bahasanya pak WS. Jadi 15.000 Dollar Singapura itulah yang diambil dari Tio," ujar Toni.

Ia menambahkan, uang yang dikembalikan Wahyu merupakan uang senilai Rp 200 juta yang disebut KPK diterima Wahyu dari Tio pada pertengahan Desember 2019.

"Duit ini tuh sama dengan duit di konpers KPK yang nyebut Rp 200 juta. Sebenarnya faktanya 15.000 Dollar Singapura tapi mungkin perkalian KPK anggapnya itu Rp 200 juta," kata Toni.

Sementara itu, Plt Juru Bicara Ali Fikri mengaku belum bisa menanggapi pernyatan kuasa hukum Wahyu tersebut.

"Perlu konfirmasi terlebih dahulu ya ke teman-teman penyidik karena memang saya belum terkonfirmasi terkait itu ya," kata Ali.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus PAW ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Baca juga: MAKI Desak KPK Lebih Gencar Tangani Kasus Wahyu Setiawan

Dalam kasus ini, Wahyu diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X