Sensus Penduduk 2020, Jokowi Ingatkan Data Lebih Berharga dari Minyak

Kompas.com - 24/01/2020, 17:35 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Sensus penduduk 2020 mengangkat tema menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo berpidato saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Sensus penduduk 2020 mengangkat tema menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk 2020 ini dilakukan 10 tahun sekali untuk memperbarui data kependudukan warga Indonesia.

Jokowi mengingatkan kepada jajaran Badan Pusat Statistik yang hadir bahwa Sensus Penduduk 2020 akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang efektif.

Oleh karena itu, data kependudukan yang dihasilkan lewat sensus kali ini harus benar-benar akurat.

"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi saat membuka acara.

Baca juga: Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru

Jokowi mengatakan, saat ini, data menjadi komoditas yang paling penting di dunia. Bahkan data kini lebih berharga dari minyak.

"Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.

Jokowi mengatakan, saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa. Pemerintah memprediksi angka ini akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045.

Baca juga: 8 Januari 1889, Mesin Tabulasi Diperkenalkan untuk Membantu Sensus

Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method).

Metode ini menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X