JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk 2020 ini dilakukan 10 tahun sekali untuk memperbarui data kependudukan warga Indonesia.
Jokowi mengingatkan kepada jajaran Badan Pusat Statistik yang hadir bahwa Sensus Penduduk 2020 akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang efektif.
Oleh karena itu, data kependudukan yang dihasilkan lewat sensus kali ini harus benar-benar akurat.
"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi saat membuka acara.
Baca juga: Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru
Jokowi mengatakan, saat ini, data menjadi komoditas yang paling penting di dunia. Bahkan data kini lebih berharga dari minyak.
"Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.
Jokowi mengatakan, saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa. Pemerintah memprediksi angka ini akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045.
Baca juga: 8 Januari 1889, Mesin Tabulasi Diperkenalkan untuk Membantu Sensus
Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method).
Metode ini menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.