PKS Setuju Pemerintah Buat Skala Prioritas Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Kompas.com - 13/02/2020, 12:54 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sepakat bahwa pemerintah mesti melakukan penyaringan terhadap WNI terduga teroris lintas batas jika ingin dipulangkan.

Jazuli mengatakan, pemerintah harus mengidentifikasi para WNI yang memang jadi korban. Ia menilai rencana pemulangan ini memang tidak bisa dilihat secara hitam-putih.

"Negara dan pemerintah harus mampu memilih dan memilah skala prioritas WNI yang harus dijaga dan diselamatkan dari bahaya dan ancaman. Dalam hal ini profiling menjadi penting mana yang benar-benar niat dan terlibat dan mana yang menjadi korban," kata Jazuli kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).

Ia menyebutkan para korban dalam hal ini, misalnya anak-anak yang ikut orang tua mereka.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Mendalam soal Pemulangan Anak-anak Teroris Lintas Batas

Jazuli menegaskan para korban harus diselamatkan.

"Pada posisi kita harus jelas membedakan antara WNI yang terjebak di Suriah dan menjadi korban, apakah sebagai pelajar, tenaga kerja, atau anak-anak yang tidak tahu menahu motif orang tuanya, dan ini wajib kita selamatkan," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, terhadap WNI yang terang-terangan dan secara sadar terlibat, Jazuli meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut turun tangan.

"Orang-orang yang nyata-nyata melawan negara lalu menyatakan bergabung dengan ISIS apalagi merobek paspor Indonesia secara terang-terangan dan demonstratif, dan ini yang harus diisolasi oleh PBB," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Terima Laporan, Ada Anak-anak Eks Terduga Teroris dari Turki

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia.

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Meski demikian, pemerintah membuka opsi pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang turut dibawa orangtua mereka yang berstatus terduga eks ISIS.

"Tapi, kita lihat case by case (untuk pemulangan anak usia di bawah 10 tahun)," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Nasional
Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X