Presiden KSPSI Sebut Namanya Dicatut Terkait Pembahasan Draf Omnibus Law Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku namanya dicatut pemerintah terkait pembahasan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Andi, secara tiba-tiba namanya masuk dalam Tim Pengkajian RUU Cipta Kerja.

"Tiba-tiba kemarin sore keluar SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba menjelang kami demo dan melihat dalam SK tersebut saya masuk dalam Tim Pengkajian dan berkomunikasi," kata Andi saat audiensi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Cerita Presiden KSPSI soal Sulitnya Akses Draf RUU Omnibus Law...

Ia menilai dirinya baru dilibatkan dalam tim tersebut ketika pemerintah mendengar kabar KSPSI akan menggelar aksi unjuk rasa terkait RUU Cipta Kerja.

Bagi Andi, meskipun ia tetap menyambut niat baik pemerintah, namun pelibatan KSPSI ini sangat terlambat.

"Kami akan coba untuk membahas dengan teman-teman konfederasi, niat baik pemerintah ini kita sambut baik, tapi terlambat. Karena ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, dan tim itu baru dibentuk, mengajak buruh," ujar dia.

Baca juga: Ratusan Buruh Sarbumusi Jember Tolak RUU Omnibus Law

Andi mengatakan sebelumnya ia sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar KSPSI dilibatkan dalam pembahasan RUU itu.

Namun, surat itu tidak kunjung mendapatkan balasan.

"Saya kirim lagi (surat) kepada Pak Menko dan Presiden untuk mengingatkan masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," kata Andi.

"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, anda konfederasi buruh pendukung Presiden kok enggak punya draf? Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" lanjut dia.

Baca juga: Draft Omnibus Law Baru Bisa Diakses Publik Saat Dibahas DPR

Andi pun sempat menerima draf yang disebut-sebut sebagai draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang kini berubah nama jadi Cipta Kerja.

Rupanya beredar pula enam versi draf lainnya yang berbeda satu sama lain.

"Akhirnya kami memililki tujuh draf sekaligus yang isinya berlainan semua. Dari awal, inilah yang membuat penolakan begitu kuat soal omnibus law. Kalau diundang ke televisi, saya juga bingung pasal mana yang saya tolak karena sampai hari ini saya belum lihat," ujar dia.

Baca juga: Serahkan Omnibus Law ke DPR, Menko Airlangga: Ciptaker Jangan Dipleset-plesetin...

Atas aksi yang digelar hari ini, Andi menegaskan KSPSI tak pernah bertujuan 'menggoyang' pemerintah.

Ia pun berharap DPR RI mampu menampung aspirasi para pekerja dalam pembahasan ke depan.

"Yang penting buat kami bagaimana DPR ini bisa mengayomi staf, buruh masuk dalam tim pembahasan. Jadi biar detail, bisa berargumentasi pasal. Kami siap untuk itu karena kami punya tim dewan pakar," ujar Andi Gani.

"Yang penting buat kami diajak bicara, kami berargumentasi dengan baik," tutup dia.