Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Nasib Andre Rosiade Usai Penggerebekan PSK di Padang...

Kompas.com - 10/02/2020, 14:54 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus penggerebekan seorang pekerja seks komersil (PSK) berinisial N di Kota Padang, Sumatera Barat, berujung pemanggilan politisi Gerindra Andre Rosiade oleh Mahkamah Kehormatan partai, Selasa (11/2/2020) besok.

Desakan pengusutan kasus ini ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan adanya unsur penjebakan (entrapment) dalam kasus ini.

Andre disebut memesan kamar 606 Hotel Kryad Bumi Minang, Kota Padang, Sumatera Barat, yang menjadi lokasi penggerebekan pada 26 Januari lalu itu. Hal itu diketahui dari unggahan foto kwitansi pemesanan kamar hotel oleh pemilik akun Twitter @tempemendoanGL.

Baca juga: Penggerebekan PSK di Padang, Ada Nama Andre Rosiade di Kuitansi Pemesan

Dalam unggahan tersebut, terdapat nama Andre dan Bimo yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan menggunakan pulpen bertinta hitam pada bagian nama pemesan. Bimo, beberapa waktu lalu, sempat diakui Andre sebagai nama anak buahnya.

Ramainya kabar penggerebekan kasus prostitusi ini pun turut membuat pihak manajemen Hotel Kryad gerah. Pasalnya, akibat pemberitaan tersebut, manajemen hotel merasa dirugikan.

"Kami ini korban, tentu akan ada respons dari kami, dan semuanya kami serahkan ke Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar," kata General Manager Hotel Kryad Bumi Minang, Fadjri yang dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2020).

Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumentasi termasuk rekaman CCTV bila sewaktu-waktu PHRI Sumbar akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Ini sudah kita siapkan. Tinggal dikeluarkan saja agar semuanya terang benderang," jelas Fadjri.

Baca juga: Aksi Andre Rosiade Gerebek PSK Dinilai Rugikan Perhotelan, PHRI Sumbar Akan Tempuh Jalur Hukum

Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran menyatakan, pihaknya berencana melaporkan anggota Komisi VI DPR itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap telah merusak nama hotel.

Dalam penggerebekan tersebut, Andre disebut tidak pernah meminta izin kepada pihak manajemen hotel.

“Tidak ada meminta izin, padahal hotel memiliki wilayag privacy yang harus dijaga,” tegas Maulana.

Baca juga: Komnas Perempuan: Penggerebekan PSK oleh Andre Rosiade Tidak Manusiawi

Hal senada disampaikan Plt Direktur Women's Crisis Center Nurani Perempuan, Rahmi Merry Yanti, yang juga akan berencana melaporkan Andre ke MKD. Pasalnya, ia menduga adanya penjebakan dalam kasus penggerebekan PSK online itu.

"Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan tim advokasi untuk melihat peluang apakah ada jalur hukum yang bisa ditempuh untuk menjerat Andre," kata Rahmi yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Gerindra minta maaf

Atas kasus penggerebekan ini, Gerindra meminta maaf kepada masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan secara langsung permintaan maaf tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com