Presiden Jokowi Akan Pidato di Hadapan Parlemen Australia

Kompas.com - 08/02/2020, 21:21 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

CANBERA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato di Gedung Parlemen Australia dalam kunjungannya dua hari di sana. 

"Bapak presiden akan memberikan pidato di hadapan anggota parlemen Australia, terakhir presiden akan menghadiri Indonesia-Australia business roundtable di hotel," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Canbera, Australia, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Retno, kunjungan Jokowi ke Australia ini sekaligus memberi tanda 70 tahun hubungan kerja sama kedua negara. 

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara akan melakukan pertemuan tete a tete (empat mata) dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan penandatanganan dua nota kesepakatan.

Baca juga: Kunjungi Australia, Jokowi Juga Diskusi soal Ibu Kota Baru

Retno mengatakan, semua kegiatan Presiden di Australia ini juga demi terwujudnya peta jalan dari IA-CEPA hingga 2024.

"Presiden datang setelah ratifikasi IA-CEPA dan hingga lima tahun ke depan kita sudah punya sebuah peta jalan yang jelas karena rencana aksi sudah ditandatangani sehingga kalau pilar ekonomi jelas mau ke mana, pilar lain juga akan jelas. Ke depan harapannya adalah hubungan antara Indonesia-Australia semakin kuat dan saling menguntungkan," kata dia.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia Kristiarto S Legowo menyampaikan, Jokowi merupakan presiden ke-12 yang akan berpidato di hadapan Parlemen Australia.

"Agenda presiden memberikan pidato di hadapan parlemen merupakan kehormatan yang sangat besar, karena presiden jadi kepala negara ke-12 yang diberikan kesempatan bicara di hadapan parlemen dalam sejarah Australia, dan pertama untuk tahun ini," kata dia. 

Adapun DPR telah mengesahkan UU Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) pada 6 Februari 2020.

Ratifikasi itu menyusul penandatanganan kesepakatan IA-CEPA kedua negara yang dilakukan pada 4 Februari 2019 yang sudah dibicarakan selama sembilan tahun.

Baca juga: DPR Sahkan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Australia IA-CEPA

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X