Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Akan Pidato di Hadapan Parlemen Australia

Kompas.com - 08/02/2020, 21:21 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

CANBERA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato di Gedung Parlemen Australia dalam kunjungannya dua hari di sana. 

"Bapak presiden akan memberikan pidato di hadapan anggota parlemen Australia, terakhir presiden akan menghadiri Indonesia-Australia business roundtable di hotel," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Canbera, Australia, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Retno, kunjungan Jokowi ke Australia ini sekaligus memberi tanda 70 tahun hubungan kerja sama kedua negara. 

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara akan melakukan pertemuan tete a tete (empat mata) dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan penandatanganan dua nota kesepakatan.

Baca juga: Kunjungi Australia, Jokowi Juga Diskusi soal Ibu Kota Baru

Retno mengatakan, semua kegiatan Presiden di Australia ini juga demi terwujudnya peta jalan dari IA-CEPA hingga 2024.

"Presiden datang setelah ratifikasi IA-CEPA dan hingga lima tahun ke depan kita sudah punya sebuah peta jalan yang jelas karena rencana aksi sudah ditandatangani sehingga kalau pilar ekonomi jelas mau ke mana, pilar lain juga akan jelas. Ke depan harapannya adalah hubungan antara Indonesia-Australia semakin kuat dan saling menguntungkan," kata dia.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia Kristiarto S Legowo menyampaikan, Jokowi merupakan presiden ke-12 yang akan berpidato di hadapan Parlemen Australia.

"Agenda presiden memberikan pidato di hadapan parlemen merupakan kehormatan yang sangat besar, karena presiden jadi kepala negara ke-12 yang diberikan kesempatan bicara di hadapan parlemen dalam sejarah Australia, dan pertama untuk tahun ini," kata dia. 

Adapun DPR telah mengesahkan UU Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) pada 6 Februari 2020.

Ratifikasi itu menyusul penandatanganan kesepakatan IA-CEPA kedua negara yang dilakukan pada 4 Februari 2019 yang sudah dibicarakan selama sembilan tahun.

Baca juga: DPR Sahkan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Australia IA-CEPA

 

Dalam perjanjian yang telah ditandatangani itu, Indonesia akan memangkas bea impor sebesar 94 persen untuk produk asal Negeri Kanguru secara bertaham.

Sebagai gantinya, 100 persen bea impor produk asal Indonesia yang masuk ke Australia akan dihapus.

Salah satu keuntungan Indonesia yakni dihapuskannya bea masuk impor seluruh pos tarif Australia sebanyak 6.474 pos menjadi nol persen.

Produk-produk Indonesia yang ekspornya berpotensi meningkat adalah produk otomotif, khususnya mobil listrik dan hibrida karena IA-CEPA memberikan persyaratan kualifikasi konten lokal yang lebih mudah untuk kendaraan listrik dan hybrid asal Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Produk-produk Indonesia lain yang berpotensi meningkat ekspornya yaitu kayu dan turunannya termasuk furnitur, tekstil dan produk tekstil, ban, alat komunikasi, obat-obatan, permesinan, dan peralatan elektronik.

Baca juga: Presiden Akan Melawat ke Australia pada 9-10 Februari

Selain itu, di sektor perdagangan jasa, Indonesia akan mendapatkan akses pasar di Australia seperti kenaikan kuota visa kerja dan liburan yaitu dari 1.000 visa menjadi 4.100 visa di tahun pertama implementasi IA-CEPA dan akan meningkat sebesar lima persen di tahun-tahun berikutnya.

Indonesia juga akan mendapatkan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti program magang yang dibuat berdasarkan kebutuhan sektor industri dan ekonomi Indonesia, namun berkaitan langsung dengan investasi Australia di sektor pendidikan kejuruan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com