Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Tak Ideal

Kompas.com - 08/02/2020, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik susunan kabinet Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya.

Ia menilai susunan kabinet saat ini tak ideal dan menyayangkan sikap Jokowi menempatkan anggota kabinet yang tidak sesuai dengan keahlian.

"(Susunan) Kabinet ini juga bukan yang the dream team. Ada yang tidak ada urusannya, tetapi ada di situ (penempatan)," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga: Polemik Desa Fiktif di 100 Hari Pertama Jokowi-Maruf...

Effendi kemudian diminta memberikan contoh penempatan anggota kabinet yang tidak proporsional itu.

Namun, ia tidak menjawab secara spesifik.

"Contohnya? Ya banyaklah. Hampir semua seperti itu. Di satu titik dipasang awak yang tidak (sesuai) dengan posisinya. Dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah," lanjutnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

Effendi pun mempertanyakan mengapa Jokowi masih menoleransi penempatan susunan kabinet yang disebutnya tidak pas.

Bahkan, dia menyebut kabinet Jokowi-Ma'ruf terdiri dari kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi seperti ada geng-gengan tersendiri. Misalnya KSP gengnya si ini, lalu yang lain gengnya siapa," katanya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Menurut dia, kondisi ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif.

Padahal, di periode kedua pemerintahannya Jokowi sudah memiliki modal politik yang baik, yakni berhasil merangkul oposisi.

Effendi menilai, kondisi ini sebenarnya mendukung stabilitas politik yang baik.

"Ini menjadi modal utama, sekaligus menegaskan legalitas kemenangan politik Jokowi yang meraih (lebih dari) 50 persen (dalam pemilu)," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, Effendi melihat kekuatan ini justru saat ini semakin berkurang.

"Apakah modal tadi sudah dimanfaatkan secara maksimal? Malah ini (semakin) berkurang lagi sebab susunan kru yang ada di kabinet Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Ini Kata Hasto Kristiyanto soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf

Diberitakan, pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin (27/1/2020).

Adapun, 100 hari Jokowi-Ma'ruf terhitung sejak pasangan itu menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Hari pelantikan itu sekaligus terhitung sebagai hari pertama mereka.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com