Komisi IX Minta Menkes Segera Bangun Posko Kesehatan Masyarakat di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera membangun posko pelayanan kesehatan masyarakat di Natuna.

Hal ini ia katakan terkait permintaan warga Natuna agar pemerintah membangun posko kesehatan tambahan setelah Natuna dijadikan lokasi observasi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang dievakuasi dari Wuhan, China.

"Kami dari pimpinan Komisi IX akan langsung mengontak karena kalau bersurat, surat tentu akan kita lakukan secara prosedural tapi secara informal tentu akan kita langsung kontak ke Menteri Kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (5/2/2020).

Baca juga: Bupati Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit dengan Fasilitas Lengkap di Natuna

Nihayatul menjelaskan, Komisi IX akan meminta Menteri Kesehatan membangun posko kesehatan selain di dekat wilayah observasi.

Ia juga meminta Menteri Kesehatan membangun posko di wilayah lainnya untuk membuat masyarakat tetap merasa aman.

"Sehingga masyarakat merasakan gejala-gejala sesuatu yang kurang nyaman bisa langsung masuk ke posko," ungkapnya.

Baca juga: Keterlambatan Koordinasi Pemerintah soal Observasi WNI di Natuna

Sebelumnya, Komisi IX DPR melakukan audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Natuna terkait wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di China.

Dalam audiensi tersebut masyarakat Natuna meminta tiga hal pada anggota DPR.

Seusai audiensi, Nihayatul Wafiroh mengatakan permintaan pertama, yakni masyarakat ingin dibangun posko kesehatan masyarakat.

Sebab, berdasarkan laporan tokoh masyarakat dari Natuna yang mengikuti audiensi, jarak antara pemukiman warga dan lokasi observasi ternyata cukup dekat.

"Saya baru tahu kalau ternyata tempat obeservasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 kilometer jadi cukup dekat oleh sebab itu mereka ingin ada posko-posko kesehatan yang bisa standby," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Selanjutnya masyarakat Natuna ingin biaya kesehatan ditanggung pemerintah.

Pasalnya saat ini rumah sakit di Natuna masih masuk golongan tipe C.

"Karena rumah sakitnya masih tipe C tentunya butuh rujukan ke Batam dan itu biayanya cukup tinggi," imbuhnya.