Keterlambatan Koordinasi Pemerintah soal Observasi WNI di Natuna

Kompas.com - 05/02/2020, 08:41 WIB
Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) asal Wuhan, Hubei, China beraktivitas di depan Hanggar Pangkalan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/2/2020). Menurut data Kementerian Kesehatan bahwa 238 orang WNI yang menjalani proses observasi sebagai antisipasi tertular virus Corona bahwa kesehatannya dalam keadaan baik dan sehat, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan gejala infeksi seperti demam, batuk dan pilek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) asal Wuhan, Hubei, China beraktivitas di depan Hanggar Pangkalan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/2/2020). Menurut data Kementerian Kesehatan bahwa 238 orang WNI yang menjalani proses observasi sebagai antisipasi tertular virus Corona bahwa kesehatannya dalam keadaan baik dan sehat, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan gejala infeksi seperti demam, batuk dan pilek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses observasi terhadap 237 WNI dan 1 WNA yang dievakuasi dalam upaya penyelamatan dari wabah virus corona dari Kota Wuhan, China, sempat diwarnai penolakan warga Natuna.

Mereka menyuarakan penolakannya lewat aksi unjuk rasa yang nyaris berujung ricuh. Bahkan, penolakan juga datang dari Pemerintah daerah (Pemda) Natuna.

Penolakan itu tak lepas tak dari minimnya koordinasi pemerintah pusat dengan Pemda Natuna berkaitan dengan keputusan daerahnya yang dijadikan lokasi observasi pasca-evakuasi.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah terlambat menyampaikan informasi kepada Pemda Natuna berkaitan dengan keputusan lokasi observasi setelah proses evakuasi.

Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti hingga jajaran DPRD Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat," ujar Mahfud.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahfud mengungkapkan perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan orang dari Negeri Tirai Bambu berlangsung cepat.

Terlebih, rencana tersebut juga sejalan dengan keputusan Pemerintah China yang memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya.

Dengan demikian, pemerintah pun mengambil tindakan cepat dan telah memutuskan Natuna sebagai lokasi observasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Jamin Karantina WNI dari Wuhan Ditangani dengan Cermat

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi jalannya observasi terhadap 238 warga di Natuna. Sehingga, proses observasi tersebut tidak membahayakan masyarakat Natuna.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," tegas Mahfud.

 

Observasi secara cermat

Mahfud menjamin pemerintah akan menangani observasi terhadap 237 WNI dan 1 WNA dengan cermat.

"Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD dan Terawan Klaim Dunia Puji Indonesia dalam Atasi Virus Corona

Dia mengatakan, WNI yang menjalani obervasi sepulang dari China dalam kondisi sehat.

Hanya saja, untuk menjalankan standar internasional dalam menangkal virus corona, pemerintah pun memutuskan mengobservasi ratusan warga tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X