Bupati Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit dengan Fasilitas Lengkap di Natuna

Kompas.com - 04/02/2020, 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta pemerintah membangun rumah sakit yang lebih lengkap wilayahnya.

Hal itu, dikatakannya setelah Natuna dijadikan tempat observasi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China.

"Betul, yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Selain meminta rumah sakit dibangun dengan fasilitas lengkap, Hamid juga meminta rumah sakit yang ada ditambah fasilitasnya.

Baca juga: Bupati Natuna Sebut Lokasi Karantina WNI Dekat dengan Sekolah

Pasalnya, saat ini fasilitas rumah sakit di Natuna banyak yang belum memadai.

"Kami minta dibantu peralatan yang kurang di rumah sakit kami itu untuk supaya segera juga diperhatikan oleh Pak Menteri Kesehatan," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR melakukan audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Natuna terkait wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di China.

Dalam audiensi tersebut masyarakat Natuna meminta tiga hal pada anggota DPR.

Baca juga: Bupati Natuna Pastikan Sudah Tak Ada Penolakan Warga soal Karantina 237 WNI dari Wuhan

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, usai audiensi mengatakan, permintaan pertama, masyarakat ingin dibangun posko kesehatan masyarakat.

Sebab, berdasarkan laporan tokoh masyarakat dari Natuna yang mengikuti audiensi, jarak antara pemukiman warga dan lokasi observasi ternyata cukup dekat.

"Saya baru tahu kalau ternyata tempat obeservasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 kilometer jadi cukup dekat oleh sebab itu mereka ingin ada posko-posko kesehatan yang bisa standby," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.