Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelarangan Penerbangan China, Jokowi Minta Menterinya Kaji Dampak Bagi Perekonomian

Kompas.com - 04/02/2020, 16:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya mengkaji dampak pelarangan penerbangan dari dan ke China, menyusul adanya penyebaran virus corona di sana.

Termasuk penangguhan fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi Warga Negara (WN) China yang datang ke Indonesia.

Ia meyakini dua kebijakan tersebut akan berdampak pada perekonomian Indonesia mengingat China merupakan negara tujuan eskpor dan impor bagi Indonesia.

"Dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan ini bagi perekonomian kita, baik dari sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: RI Tangguhkan Fasilitas Bebas Visa dan Visa On Arrival bagi WN China

Ia mengatakan, 16,6 persen tujuan ekspor Indonesia ialah China. Selain itu, China juga merupakan negara yang memasok barang impor terbesar bagi Indonesia.

Ia pun meminta semua menterinya mengantisipasi penyebaran virus corona bila terkait langsung dengan bidang kerjanya seperti di sektor ekonomi, investasi, dan pariwisata.

"Karena itu betul-betul harus diantisipasi dampak dari virus corona dan perlambatan ekonomi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap produk ekspor kita," lanjut Jokowi.

Baca juga: Sikap Negara di Dunia sejak Virus Corona Merebak: Tutup Perbatasan hingga Stop Terbitkan Visa untuk Warga China

Sebelumnya pemerintah Indonesia menghentikan sementara fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi turis asal China.

Langkah itu terkait dengan mewabahnya virus corona yang berasal dari Wuhan, China.

"Kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara RRT yang bertempat tinggal di mainland China untuk sementara dihentikan," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat konferensi pers usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan juga memutuskan melakukan penundaan penerbangan menuju dan dari seluruh destinasi di Republik Rakyat Tiongkok (Mainland China).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com