Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pertimbangkan Evakuasi Seluruh WNI di China

Kompas.com - 03/02/2020, 20:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan evakuasi terhadap seluruh WNI yang berada di China.

Hal ini menyusul penetapan status siaga I penyebaran korona di seluruh provinsi di China.

"Yang sudah dipikirkan (untuk dievakuasi) adalah (WNI) yang ada di China. Karena China seluruh provinsinya sudah dinyatakan siaga I, " ujar Anung di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Masih Ada 3.000 WNI di China, Ini Imbauan Menhub

Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melakukan evakuasi untuk WNI di luar provinsi Hubei.

Sementara itu, saat disinggung tentang rencana mengevakuasi WNI dari negara-negara lain yang telah positif terpapar virus corona, Anung menyatakan belum ada rencana.

"Belum ada skenario itu. Kita belum melakukan atau belum ada pemikiran untuk evakuasi dari 23 negara yang terpapar," tambah Anung.

Sebelumnya, Pesawat Batik Air jenis Airbus 330-300 yang menjemput WNI di Wuhan, China telah tiba di Tanah Air, Minggu (2/2/2020) pagi.

Sebanyak 238 warga dipulangkan ke Tanah Air dalam penerbangan itu.

Namun jumlah ini berbeda dari rencana awal yang disampaikan.

Sedianya, pesawat berbadan besar ini disebut akan menjemput 245 WNI yang ada di Provinsi Hubei, China, dan sekitarnya.

Baca juga: Soal Nasib 3 WNI Tak Bisa Dievakuasi dari Wuhan, Ini Penjelasan Menkes

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, 7 orang WNI tersebut memiliki alasan dan kendala masing-masing sehingga tidak ikut dipulangkan ke Indonesia.

"Pada proses menjelang kepulangan, terdapat 4 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Tiongkok karena alasan keluarga dan 3 WNI tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk terbang," disebutkan dalam keterangan tertulis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com