Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Nasib 3 WNI yang Tak Bisa Dievakuasi dari Wuhan, Ini Penjelasan Menkes

Kompas.com - 03/02/2020, 18:55 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan saat ini pemerintah tidak bisa memaksakan agar tiga WNI yang tak lolos pemindaian kesehatan di China bisa segera kembali ke Tanah Air.

Terawan menjelaskan, World Health Organization (WHO) telah menyatakan penyebaran virus corona yang bersumber dari Wuhan, China sebagai public health emergency of international concern (PHEIC).

Berdasarkan status darurat itu, pemerintah China melarang orang yang dalam kondisi sakit keluar dari wilayah negara untuk meminimalisasi risiko penyebaran virus.

Baca juga: Menkes: 3 WNI Tak Bisa Dievakuasi dari Wuhan karena Aturan WHO

"Tiga orang itu sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari WHO harus dilakukan screening. Screening itu dilakukan ketat oleh pemerintah China yaitu, bunyinya dari Public Health Emergency of Internasional Concern (PHEIC). Tidak boleh warga yang sakit itu keluar dari sana. Sakit apa pun," kata Terawan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan hampir tidak mungkin pemerintah memaksakan membawa tiga WNI tersebut dari China.

Terawan menyebut pemerintah akan menunggu WHO mencabut status PHEIC terkait virus corona di China.

"Rasanya impossible (negosiasi untuk dievakuasi). Nunggu mereka PHEIC-nya dicabutlah," tuturnya.

Sementara itu, terkait empat WNI yang memilih bertahan di Wuhan, Terawan mengatakan pemerintah tetap melakukan pemantauan.

Logistik untuk keempat WNI disalurkan melalui perwakilan Pemerintah Indonesia di China.

"Kemudian yang kedua empat orang itu merasa lebih nyaman di sana, kenopo? Lah mungkin mereka logistik lancar, dari kita kan tetap jaga kita berikan logistiknya, kita juga pantau melalui KJRI, bukan hanya konsulat, melalui Kedubes juga dilakukan hal yang sama. Semua sayang sama warganya, biar empat biji diawasi," ujar Terawan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Baca juga: Masih Ada 3.000 WNI di China, Ini Imbauan Menhub

Pada Minggu (2/2/2020), 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Jumlah itu lebih sedikit dari rencana evakuasi semula, yakni 245 WNI, karena dikurangi empat WNI yang memilih bertahan di Wuhan dan tiga WNI yang tidak lolos pemindaian pihak China.

Mereka menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari. Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com