Pemerintah Disarankan Tunggu WHO sebelum Buka Lagi Jalur Penerbangan dari China

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan, kebijakan menutup sementara penerbangan dari dan menuju China dilaksanakan hingga ada keputusan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Sebab, menurut dia, salah satu dasar pemerintah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi persebaran virus corona masuk ke Indonesia yaitu pernyataan WHO yang menjadikan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan global.

“Yang pasti adalah sampai WHO membuat keputusan untuk mencabut. Karena yang penting adalah putusan WHO ini,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Masih Ada 3.000 WNI di China, Ini Imbauan Menhub

Pernyataan tersebut, imbuh dia, juga menjadi dasar bagi sejumlah negara di dunia untuk mengambil langkah pencegahan penyebaran virus.

Terutama, bagi negara-negara dengan kemampuan penanganan kesehatan yang rendah.

“Karena tanpa pernyataan dari WHO, tindakan seperti pencabutan bebas visa tidak ada dasar. Jangan sampai nanti China menyatakan ini sebagai tindakan extraordinary event, bukan penyakit yang menular dan yang lain sebagainya,” ujarnya.

“Tetapi, ketika sudah ada pernyataan dari WHO, ini sudah confirm, badan internasional menyatakan bahwa ini suatu penyakit berbahaya dan bisa menyebar. Jadi sampai kapan, tidak ada hitungan hari, bulan atau tahunnya. Tapi sampai WHO mencabut pernyataan itu,” imbuhnya.

Baca juga: WHO Umumkan Status Darurat Dunia untuk Corona, Kemenkes: Harus Siaga

Pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020).

Hal itu diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Rapat tersebut membahas kepulangan warga negara Indonesia ( WNI) dari Wuhan, China.