Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2020, 19:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan, kebijakan menutup sementara penerbangan dari dan menuju China dilaksanakan hingga ada keputusan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Sebab, menurut dia, salah satu dasar pemerintah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi persebaran virus corona masuk ke Indonesia yaitu pernyataan WHO yang menjadikan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan global.

“Yang pasti adalah sampai WHO membuat keputusan untuk mencabut. Karena yang penting adalah putusan WHO ini,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Masih Ada 3.000 WNI di China, Ini Imbauan Menhub

Pernyataan tersebut, imbuh dia, juga menjadi dasar bagi sejumlah negara di dunia untuk mengambil langkah pencegahan penyebaran virus.

Terutama, bagi negara-negara dengan kemampuan penanganan kesehatan yang rendah.

“Karena tanpa pernyataan dari WHO, tindakan seperti pencabutan bebas visa tidak ada dasar. Jangan sampai nanti China menyatakan ini sebagai tindakan extraordinary event, bukan penyakit yang menular dan yang lain sebagainya,” ujarnya.

“Tetapi, ketika sudah ada pernyataan dari WHO, ini sudah confirm, badan internasional menyatakan bahwa ini suatu penyakit berbahaya dan bisa menyebar. Jadi sampai kapan, tidak ada hitungan hari, bulan atau tahunnya. Tapi sampai WHO mencabut pernyataan itu,” imbuhnya.

Baca juga: WHO Umumkan Status Darurat Dunia untuk Corona, Kemenkes: Harus Siaga

Pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020).

Hal itu diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Rapat tersebut membahas kepulangan warga negara Indonesia ( WNI) dari Wuhan, China.

"Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT (China) ditunda sementara, mulai Rabu, pukul 00.00 WIB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Minggu.

Baca juga: Kisah 2 Mahasiswa yang Pulang dari China, Dijauhi Keluarga hingga Disuruh Pakai Masker

Kebijakan itu merupakan poin ketiga dari kesimpulan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden.

Poin lain yang disampaikan pemerintah adalah, total 285 orang akan menjalankan observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Sebanyak 243 dari jumlah itu merupakan mereka yang dipulangkan dari Wuhan, lima orang di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

Baca juga: Impor Pangan dari China Akan Dihentikan Sementara, RI Cari Pemasok Lain

Poin lainnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna. Jubir Menkes akan menyampaikan perkembangan kepada publik.

Lalu, mereka yang sudah berada di China selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan masuk ke Indonesia maupun melakukan transit.

"Semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia," ucap Retno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.