Salin Artikel

Pemerintah Disarankan Tunggu WHO sebelum Buka Lagi Jalur Penerbangan dari China

Sebab, menurut dia, salah satu dasar pemerintah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi persebaran virus corona masuk ke Indonesia yaitu pernyataan WHO yang menjadikan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan global.

“Yang pasti adalah sampai WHO membuat keputusan untuk mencabut. Karena yang penting adalah putusan WHO ini,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Pernyataan tersebut, imbuh dia, juga menjadi dasar bagi sejumlah negara di dunia untuk mengambil langkah pencegahan penyebaran virus.

Terutama, bagi negara-negara dengan kemampuan penanganan kesehatan yang rendah.

“Karena tanpa pernyataan dari WHO, tindakan seperti pencabutan bebas visa tidak ada dasar. Jangan sampai nanti China menyatakan ini sebagai tindakan extraordinary event, bukan penyakit yang menular dan yang lain sebagainya,” ujarnya.

“Tetapi, ketika sudah ada pernyataan dari WHO, ini sudah confirm, badan internasional menyatakan bahwa ini suatu penyakit berbahaya dan bisa menyebar. Jadi sampai kapan, tidak ada hitungan hari, bulan atau tahunnya. Tapi sampai WHO mencabut pernyataan itu,” imbuhnya.

Pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020).

Hal itu diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Rapat tersebut membahas kepulangan warga negara Indonesia ( WNI) dari Wuhan, China.

"Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT (China) ditunda sementara, mulai Rabu, pukul 00.00 WIB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Minggu.

Kebijakan itu merupakan poin ketiga dari kesimpulan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden.

Poin lain yang disampaikan pemerintah adalah, total 285 orang akan menjalankan observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Sebanyak 243 dari jumlah itu merupakan mereka yang dipulangkan dari Wuhan, lima orang di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

Poin lainnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna. Jubir Menkes akan menyampaikan perkembangan kepada publik.

Lalu, mereka yang sudah berada di China selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan masuk ke Indonesia maupun melakukan transit.

"Semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia," ucap Retno.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/19324871/pemerintah-disarankan-tunggu-who-sebelum-buka-lagi-jalur-penerbangan-dari

Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke